Ini tanggapan Menko Luhut soal perseteruan Sudirman dan Rizal Ramli

Merdeka.com - Perseteruan antara Menteri ESDM Sudirman Said dan Menko Kemaritiman Rizal Ramli kembali memanas. Ketegangan terjadi pasca keputusan pengembangan Blok Masela di Maluku dimana Rizal klaim pemerintah akan memutuskan pengembangan blok masela melalui cara onshore atau membangun kilang LNG di darat.

Sementara, Sudirman Said menyatakan mematuhi perintah Presiden Joko Widodo yang memerintahkan melakukan analisa mendalam untuk memutuskan pengembangan Blok Masela.

Terkait perseteruan kedua menteri itu, Menko Polhukam Luhut Pandjaitan membantah telah terjadi kegaduhan baru dalam pengembangan Blok Masela. Dia mengklaim Presiden Joko Widodo telah memiliki keputusan apakah Blok Masela melalui onshore atau offshore.

"Nggak ada, bentar lagi akan ada keputusan tuh. Itu (keputusannya) tanya Presiden," ujar Luhut kepada wartawan dalam perjalanan melakukan kunjungan ke Pekanbaru, Riau, Rabu (2/3).

Perbedaan pendapat, lanjut Luhut, biasa terjadi dalam suatu struktur organisasi. Bahkan, dia menilai perbedaan pendapat justru bagus untuk menjadi masukan buat Presiden Jokowi.

Mantan Kepala Staf Kepresidenan ini juga membantah bahwa keduanya bakal dievaluasi dari Kabinet Kerja karena acapkali berseteru.

"(Perbedaan pendapat) menurut saya bagus, artinya begini, Presiden dapat masukan, Presiden sudah punya keputusan sekarang. Saya tahu itu," ujarnya.

Meski telah menyatakan Presiden Jokowi telah memiliki keputusan terkait pengembangan Blok Masela, namun dia enggan membeberkan apa keputusan yang akan diambil oleh Presiden tersebut.

"Tanya Presiden lah," ujarnya.

Seperti diketahui, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menyesalkan sikap salah satu anggota Kabinet Kerja yang berkali-kali menghambat pekerjaannya. Dia tak menyebut sosok yang dimaksud.

Namun, berdasarkan pemberitaan selama ini, pernyataan tersebut mengarah pada Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli. Tak sedikit Rizal mencampuri urusan yang menjadi kewenangan Sudirman Said.

"Coba, listrik dikomentari dihambat. Kemudian dana ketahanan energi dikomentari dihambat. Bangun infrastruktur dihambat. Freeport sudah mau dibereskan dihambat. Sekarang Blok Masela. Kok malah kolega yang menghambat," ujarnya di kantor, Jakarta, Senin (29/2).

Menurutnya gangguan berasal dari kolega lebih berat ketimbang mafia. "Karena kalau yang ganggu itu mafia, yang ganggu betul-betul penjahat menghadapinya enak. Tapi kalau kolega, masak kami mau berbalas pantun," katanya.

Terkait Blok Masela, menurut Sudirman, pembahasan rencana pengembangannya atau plan of development (PoD) masih dalam pembahasan pemerintah. Dia menegaskan, Presiden Joko Widodo menginginkan keputusan final investasi Blok Masela pada 2018.

"Maksud bapak presiden adalah bahwa yang diminta sekarang ini adalah persetujuan plan of development. Mengusung detail plan, mengecek bagaimana reservoar, bagaimana design engineering segala macam. Keputusan investasi final atau FID itu pada 2018," ujarnya. (mdk/rhm)