Ini tanggapan Mendagri dituding salah gunakan data e-KTP Veronica
Merdeka.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta klarifikasi dari aktivis Veronica Koman Liau atas orasinya saat memberi dukungan untuk Ahok. Veronica menyebut rezim Jokowi lebih parah dari rezim SBY.
Kemarin Tjahjo menyebarkan data e-KTP milik Veronica ke grup wartawan. Ada yang menulis dia menyalahgunakan wewenang dan melanggar undang-undang karena menyebarkan data e-KTP. Bagaimana Tjahjo menanggapi ini?
"Saya ditanya kok bisa tahu? Ya kan kami punya data. Ya kalo nyasar salah orang kan malah salah," jawab Tjahjo saat diklarifikasi wartawan, Jumat (12/5).
Tjahjo membantah sengaja menyebarkan data itu. "Saya tidak menyebarkan ditanya teman-teman ada loh buktinya," kata politikus PDIP ini.
Tjahjo mengaku tak ada yang salah dengan tindakannya. Dia hanya ingin Veronica memberikan klarifikasi apa maksudnya mengaitkan Jokowi dengan vonis Ahok. Dia juga belum berniat membawa kasus ini ke polisi.
"Saya hanya minta klarifikasi," kata Tjahjo.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tak Sesuai Domisili, 92 Ribu NIK KTP Warga Jakarta Dinonaktifkan Sementara Pekan Ini
Pasalnya, kata Budi penonaktifan akan dilakukan langsung oleh Kemendagri.
Baca SelengkapnyaPemprov DKI Tegaskan Heru Budi Tak Pernah Instruksikan Pemangkasan Anggaran KJMU
Dia menyatakan, pemadanan data ini sebagai bentuk efisiensi pada penerima manfaat KJMU demi pemerataan hak warga kurang mampu.
Baca SelengkapnyaMendagri Minta Dukcapil Kebut Urus Surat Kematian Petugas Pemilu Meninggal Dunia
Data KPU per Senin 19 Februari 2024 mencatat jumlah petugas Pemilu meninggal dunia mencapai 71 orang.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Menkes Beberkan Data Jumlah Petugas Pemilu 2024 Meninggal Turun Dibanding 2019
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, data petugas pemilu 2024 yang meninggal tahun ini turun jauh ketimbang tahun 2019.
Baca SelengkapnyaGanjar Jelaskan Manfaat KTP Sakti, Rakyat Bisa Akses Semua Bantuan Hanya dengan Satu Kartu
Ganjar Pranowo bakal menerapkan sistem ‘Satu Data Indonesia’ yang dinamakan KTP Sakti jika terpilih menjadi Presiden 2024.
Baca SelengkapnyaLKPP Bertekad Sejahterakan UMKK Jateng Lewat e-Katalog
Kepala LKPP Hendrar Prihadi menyebut alokasi anggaran pada rencana umum pengadaan barang dan jasa setiap tahunnya mencapai Rp1.200 triliun.
Baca SelengkapnyaMengintip Persiapan Pencoblosan Pemilu di Perbatasan Indonesia-Papua Nugini
Penduduk di Perbatasan Skouw RI-PNG ada suku dari berbagai daerah di Indonesia.
Baca SelengkapnyaTerlibat Pencurian Ratusan Kendaraan Bermotor, Anggota TNI di Sidoarjo Ditangkap
Terlibat Pencurian Ratusan Kendaraan di Jawa Timur, Anggota TNI di Sidoarjo Ditangkap
Baca SelengkapnyaAnies-Ganjar Kompak Minta Prabowo Buka Data Pertahanan, Ini Aturan UU yang Bersifat Rahasia Negara
Dalam debat ketiga Pilpres 2024, Prabowo sempat enggan membuka data pertahanan. Apakah ini alasannya?
Baca Selengkapnya