Ini tanggapan BIN soal SBY disadap Australia

Merdeka.com - Mantan kontraktor Agensi Keamanan Nasional (National Security Agency/NSA) Amerika Serikat, Edward Snowden kembali membuka aib Amerika Serikat (AS) dan Australia. Sebuah media massa di Australia melansir, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ibu Negara Ani Yudhoyono, dan sejumlah pejabat lain menjadi target penyadapan.

Hal itu tentu saja menimbulkan kemarahan bagi publik, bahkan pemerintah menarik pulang Duta Besar RI untuk Australia, Nadjib Riphat Kesoema dari kantornya di Canberra. Namun, Perdana Menteri (PM) Tony Abbott justru menolak meminta maaf dan hanya menyampaikan penyesalannya mengenai kabar tersebut.

Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN), Marciano Norman menyesalkan kejadian tersebut hingga mengganggu hubungan kedua negara yang tengah membaik. Dia pun meminta kepada mitranya di Australia untuk memperbaiki dan mengevaluasi kegiatan yang mereka lakukan terhadap pemerintah Indonesia.

"Mereka memperbaiki ke depan, agar hal-hal seperti ini yang sangat sensitif, dan ini tentunya sangat berdampak pada kewibawaan NKRI yang tidak satupun warga negara kita diperlakukan, kita diperlakukan seperti itu," tegas Marciano di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (20/11).

Dia menjelaskan, beberapa penyadapan yang dilakukan saat itu memang dilakukan secara terbuka dalam kurun waktu 2007 sampai 2009 hingga muncul ke permukaan. Dari informasi yang diterima BIN, tercium aroma pelanggaran yang dilakukan pihak intelijen Australia saat menjalankan tugasnya.

"Tentunya dalam melakukan hal-hal seperti itu harus ikuti undang-undang yang berlaku, undang-undang itu, bahwa kita bisa melakukan penyadapan terhadap potensi-potensi yang akan mengganggu stabilitas keamanan negara," tandasnya.