Ini solusi hilangkan geliat prostitusi di karaoke

Merdeka.com - Tempat karaoke memang sepatutnya menjadi sebuah sarana untuk rekreasi keluarga, dimana keceriaan dan kenyamanan berlibur bersama keluarga bisa tercipta saat menarik suara bersama. Namun sarana tempat hiburan keluarga ini pun tak luput menjadi sebagai sarana para pengusaha bisnis lendir untuk meraup keuntungan yang lebih besar lagi.

Menurut Sosiolog UIN Jakarta Musni Umar, dengan adanya praktik prostitusi di sarana hiburan keluarga merupakan salah satu bentuk kesalahan dari pihak pemerintah kota yang tidak melakukan tindakan pengawasan terhadap kebijakannya. Terlebih lagi, Musni mengatakan, praktik prostitusi tersebut pun masih buka saat bulan Ramadan yang seharusnya menjadi ajang untuk memperbaiki diri dan merenungkan diri.

"Peruntukkannya untuk keluarga malah jadi prostitusi dan ini malah terjadi di bulan Ramadan menurut saya sangat memalukan sekali, seperti yang kita tahu Wali Kota Depok Nur Mahmudi itu kan dari PKS dan mencerminkan keagamaan, namun ternyata ada yang seperti ini. Itu udah ada peraturan dan harusnya ditindak lanjuti dan diawasi," ujar Musni Umar kepada merdeka.com, Minggu (6/7).

Menurut Musni, terdapat beberapa kemungkinan terkait adanya praktik prostitusi yang tumbuh subur di kota yang notabenenya merupakan kota dengan basis parpol islam terbesar ini. Musni mengatakan, bahwa disulapnya tempat karaoke ini adalah bentuk kelalaian dan kurangnya pengawasan dari pihak pemerintah.

"Kenapa tidak ada pengawasannya yaitu karena adanya aparat yang bermain mata dengan pemilik usaha dan tujuannya yaitu uang. Itu yang biasa terjadi karena ada peraturannya dan kenapa masih bisa jalan ya pasti ada uang dan akhirnya tutup mulut."

"Yang kedua, bisa jadi juga ada kombinasi keduanya yaitu adanya kongkalikong dan juga ada permainan tidak ada pengawasan yaitu seolah-olah jika ada penggerebekan maka pihak pemilik usaha karaoke itu akan dibocorkan. Nah disini menunjukkan bahwa kontrol di kota ini sangat lemah," papar Musni.

Pemkot Depok mengeluarkan peraturan tentang pengadaan jasa wanita malam di tempat hiburan malam. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Bidang Pariwisata Seni dan Budaya, Dinas Pemuda Olahraga Seni dan Budaya (Dispora) Kota Depok Teddy Hasanudin yang meminta kepada seluruh tempat hiburan yang ada di Depok untuk tidak menyediakan jasa wanita malam. Termasuk di rumah bernyanyi atau karaoke keluarga. Namun, menurut Musni, hal tersebut adalah sesuatu yang tidak mungkin, karena tempat karaoke memang seharusnya ada pegawai pemandu lagu.

"Jadi begini menurut saya nggak benar kalau ada peraturan yang melarang adanya pegawai pemandu lagu karena nggak mungkin. Karena saya di beberapa acara di tempat karaoke kalo nggak ada pemandunya ya kan ga mungkin kan jadi tetap harus ada yang memandu. Tinggal orangnya disuruh pakaian rapih, ditata supaya jangan melakukan double agent yaitu pemandu sekaligus pelacur. Atau kalau perlu diganti laki-laki saja, karena dimanapun tempat karaoke ya ada pemandunya namun harus dibina sesuai agama," ujar Musni.

Menurutnya, pekerjaan pemandu lagu tidak bisa dihilangkan begitu saja. Musni mengatakan, bahwa para pemandu lagu bekerja melalui kemampuan bakat bernyanyinya namun pendidikan mereka yang rendah sehingga mereka terpaksa harus bekerja sebagai pemandu lagu.

"Kita juga nggak boleh menghilangkan pemandu seperti itu, kalo kegiatan mereka dilarang ya mereka akan menjadi pelacur. Mereka kan biasanya memiliki kemampuan bernyanyi namun pendidikannya kurang memadai. Dan jadi pemandu lagu ini kan salah satu cara menampung mereka dan tidak boleh dicegah. Yang paling penting pemilik karaoke ini harus memberikan pembinaan kepada para pemandu supaya lebih sopan karena ini adalah penciptaan lapangan pekerjaan," pungkas Musni.