Ini pilihan tindakan lebih keras terhadap penyadapan Australia

Merdeka.com - Berbagai reaksi terus bermunculan menyusul penyadapan Presiden SBY dan sejumlah petinggi negara oleh Australia. Meski tidak melalui mulut sang presiden, Indonesia menunjukan kegeramannya dengan meminta agar Negeri Kanguru segera meminta maaf. Indonesia juga sudah memulangkan duta besar Indonesia untuk Australia.

"Kalau duta besar dipulangkan, bukan masalah remeh, saya kira ini masalah serius," ujar Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa .

Tindakan dan ancaman ini bukannya membuat Australia mengalah, mereka justru merasa tidak bersalah atas penyadapan tersebut.

"Australia tidak perlu meminta maaf atas langkah yang kita lakukan demi melindungi negara saat ini atau di masa lalu," kata Perdana Menteri Australia Tony Abbott di depan parlemen, seperti dilansir AFP, Selasa (19/11).

Berbagai ancaman dan wacana yang lebih keras mulai muncul untuk mendesak agar Australia mengakui kesalahannya. Mulai dari ancaman di sektor ekonomi sampai sektor politik.

Berikut adalah ancaman yang lebih keras terhadap penyadapan Australia yang dihimpun merdeka.com:

Stop kerjasama ekspor impor dengan Australia

Hingga saat ini, nilai kerja sama perdagangan antara Indonesia dengan Australia mencapai USD 10 miliar per tahun. Angka tersebut cukup tinggi. Kejadian penyadapan terhadap kepala negara dinilai telah mencoreng hubungan kedua negara."Tapi memang ini adalah sesuatu yang sangat mencederai hubungan persahabatan kita. Apalagi saya sebagai mensesneg (saat itu) yang notabenenya adalah pusat," kata Menteri Perindustrian MS Hidayat.Sebelumnya, pernyataan lebih keras diungkapkan Menteri Perdagangan Gita Wirjawan. Menurutnya, penyadapan yang dilakukan pihak Australia ini, berakibat terganggunya hubungan bilateral kedua negara."Penyadapan ini, tentunya akan mengganggu stabilitas kedaulatan perekonomian kedua negara," ungkap Gita di Surabaya, Selasa (19/11).Ancaman ekonomi yang dimaksud Gita, adalah kerjasama Indonesia-Australia di sektor pertanian dan peternakan. Namun, pihaknya mengaku telah mengukur baik dan tidaknya sikap tegas pemerintah Indonesia itu dilakukan terhadap aksi Australia itu.

Mengusir duta besar Australia

Wakil Ketua Komisi I DPR TB Hasanuddin menjelaskan dalam aturan internasional tidak diperkenankan melakukan penyadapan antar negara. Negara yang menjadi korban penyadapan, kata dia, berhak melakukan protes kepada negara yang melakukan pelanggaran tersebut."Dalam konvensi internasional memang antarnegara dilarang melakukan intervensi seperti itu, termasuk penyadapan. Itu bisa dibawa ke Mahkamah Internasional. Jadi tidak boleh ada pengintaian, penyelidikan, spionase. Tapi sebelum dibawa boleh negara yang bersangkutan melakukan tindakan diplomatik. Mulai dari pemanggilan, teguran ringan, teguran keras, sampai mengusir perwakilan atau duta besar, bisa diusir," tegas dia.Politikus PDI Perjuangan (PDIP) ini pun menantang keberanian pemerintah untuk bersikap. Dia memberi contoh, saat Indonesia dipimpin oleh Presiden Soekarno yang berani keluar dari Persatuan Bangsa Bangsa (PBB) karena merasa dirugikan."Zaman Bung Karno pernah keluar dari PBB dengan Malaysia memutuskan hubungan diplomatik pernah, dengan Amerika pernah juga kan, sekarang tinggal ada enggak keberanian, zaman pak SBY seperti sekarang ini yang menganggap Amerika sebagai tanah leluhur kedua. Saya enggak tahu turunan dari mana itu," ujar dia.

Putuskan hubungan diplomatik

Selain para menteri dan anggota parlemen , Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (GPI) juga menilai penyadapan Australia terhadap Indonesia sebagai tindakan keji. GPI melihat penyadapan ini dilakukan secara sistematis seperti ingin mengobok-obok kedaulatan Indonesia."Yang disadap bukannya presiden dan Wapres, tapi para menteri juga disadap" ujar Rahmat Kadir di Bakoel Coffe Resto, Jakarta Pusat, Selasa (19/13).Menurutnya, penyadapan ini adalah sebuah penghinaan dan arogansi yang dilakukan pemerintahan Australia. "Kata yang tepat dalam penyadapan ini ialah putuskan hubungan diplomatik RI dan Australia dari segala bidang" ujar Rahmat.Dia berpendapat bahwa sebagai negara yang berdaulat Indonesia sudah dipermalukan di dunia Internasional. "Kita sebagai bangsa yang besar seharusnya punya sikap tegas terhadap Australia," tegasnya.

Pemberhentian kerjasama antiteror

Kapolri Jenderal Pol Sutarman menyatakan siap menghentikan kerjasama pihaknya dengan Australia. Hal tersebut terkait masalah penyadapan yang dilakukan Australia kepada sejumlah pejabat tinggi negara, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), yang sedang ramai dibicarakan belakangan ini."Polri punya kerjasama dengan Australia, tapi kalau Presiden memerintahkan dihentikan, akan laksanakan," kata Sutarman di Ruang Rapat Utama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (19/11).Menurut jenderal bintang empat ini, sampai sekarang kerjasama Indonesia dengan Australia sangatlah banyak. Selain masalah politik, masalah kepolisian juga banyak dilakukan perjanjian kerjasama."Kerjasama dengan Australia CCLAB, dalam rangka penanggulangan Trans Organize Crime, Trafficking in Person People Smuggling, Terorisme. Diawali dengan terorisme di Bali, kerjasama dengan AFP. Kerja sama dalam pelatihan, dukungan cyber crime, peralatan laboratorium, ini tapi dalam rangka pengungkapan. Ini tergantung G to G, ini kan kerja sama police to police, tergantung presiden gimana menanggulanginya. Saat ini mungkin sedang dibahas," paparnya.Sutarman mengatakan, semua kerjasama hingga kini masih berjalan. "Apa perintahnya presiden, kita punya kerja sama kayak gini. Kalau ada perintah hentikan ya kita hentikan," imbuh Sutarman.

Baca juga:Ini pos-pos penyadapan Australia di AsiaPM Australia: Kenapa kita harus meminta maaf ke Indonesia?Lewat twitter, SBY nilai perlakuan Australia menyakitkanAsal-usul Australia, para bandit Inggris yang terbuangPresiden SBY disadap, rakyat kok nggak marah?