Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ini pesan wakil ketua PPATK untuk Hamdan Zoelva

Ini pesan wakil ketua PPATK untuk Hamdan Zoelva Pengambilan sumpah Hamdan Zoelva sebagai Ketua MK. ©2013 Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Wakil Ketua Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK) Agus Santoso meminta kepada pimpinan MK yang baru belajar dari kasus yang menimpa Akil Mochtar . Agus mengingatkan, agar pimpinan MK yang baru bisa bertindak lurus dan tidak melakukan perbuatan menyimpang.

"Untuk ketua dan wakil ketua MK yang baru dan para hakim MK lainnya serta seluruh pejabat di Indonesia untuk mengubah pola pikirnya. PPATK tidak pernah diam jika mengetahui ada yang mencurigakan. Kami bisa melihat mereka itu seperti ikan di dalam akuarium," kata Agus Santoso usai pelantikan ketua dan wakil ketua MK yang baru di Gedung MK, Jakarta, Rabu (6/11).

Agus menuturkan, operasi tangkap tangan Akil Mochtar oleh KPK berawal dari laporan PPATK sebelumnya. Agus meminta agar pimpinan MK yang baru bisa lurus dalam mengemban tugasnya.

"Seperti yang saudara-saudara ketahui, operasi tangkap tangan Akil Mochtar oleh KPK itu berawal dari laporan PPATK pada tahun lalu. Jadi para pejabat harus mengubah pola pikir, bahwa mereka di awasi", ujar Agus.

Lebih lanjut Agus, menuturkan lembaganya tak hanya bisa mengawasi aliran transaksi keuangan, juga termasuk percakapan antar hakim dalam ruang tertutup sekalipun. Menurut Agus, jika dalam obrolan hakim itu dianggap mencurigakan, lembaganya tak bisa tinggal diam dan segera mengambil tindakan.

"Jangan kira obrolan berduaan dalam ruangan tidak diketahui. Bagi PPATK, pejabat itu Political Expose Person (PEP), kemudian diberi tanda bendera untuk dicermati. Jadi pola pikir harus diubah, jangan coba-coba melakukan korupsi atau pencucian uang, karena tidak ada undang-undang kerahasiaan yang berlaku bagi PPATK," kata Agus.

(mdk/tyo)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kelakar Cak Imin Tak Percaya Usung Kadernya untuk Pilkada 2024
Kelakar Cak Imin Tak Percaya Usung Kadernya untuk Pilkada 2024

PKB telah membuka pendaftaran untuk calon kepala daerah per tanggal 20 April ini.

Baca Selengkapnya
Putusan MKMK soal Dugaan Pelanggaran Etik Hakim Guntur Hamzah Ditetapkan Hari Ini
Putusan MKMK soal Dugaan Pelanggaran Etik Hakim Guntur Hamzah Ditetapkan Hari Ini

Guntur Hamzah dilaporkan karena rangkap jabatan yang dinilai melanggar etik

Baca Selengkapnya
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata Tolak Jadi Saksi Meringankan Firli Bahuri
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata Tolak Jadi Saksi Meringankan Firli Bahuri

Alexander sempat hadir sebagai saksi meringankan saat sidang prapradilan Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
KPK Minta Menteri ATR AHY Laporkan Harta Kekayaan, Paling Lama 3 Bulan
KPK Minta Menteri ATR AHY Laporkan Harta Kekayaan, Paling Lama 3 Bulan

"Jadi untuk Mas AHY punya waktu sampai 3 Bulan ke depan," jelas Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan

Baca Selengkapnya
Hakim MK Sentil Pengacara KPU karena Tak Pernah Bertanya: Enak Sekali Jadi Kuasa Hukum, Diam
Hakim MK Sentil Pengacara KPU karena Tak Pernah Bertanya: Enak Sekali Jadi Kuasa Hukum, Diam

Saldi meledek kuasa hukum KPU tidak pernah bertanya di persidangan.

Baca Selengkapnya
Menko Polhukam Siapkan Mitigasi Keamanan saat MK Umumkan Putusan Sengketa Pilpres 2024
Menko Polhukam Siapkan Mitigasi Keamanan saat MK Umumkan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Menko Polhukam Siapkan Mitigasi Keamanan saat MK Umumkan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Baca Selengkapnya
Cak Imin Klaim Belum Ada Lobi dan Tawaran Jabatan agar PKB Tak Ikut Hak Angket Pemilu 2024
Cak Imin Klaim Belum Ada Lobi dan Tawaran Jabatan agar PKB Tak Ikut Hak Angket Pemilu 2024

Cak Imin mengungkapkan belum ada lobi dan tawaran dari pemerintah atau paslon Prabowo-Gibran untuk menolak hak angket kecurangan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
KPK Buka Peluang Periksa Menteri Investasi Bahlil Lahadalia Terkait Izin Tambang Nikel di Malut
KPK Buka Peluang Periksa Menteri Investasi Bahlil Lahadalia Terkait Izin Tambang Nikel di Malut

KPK akan meminta klarifikasi Menteri Bahlil Lahadalia terkait perizinan pertambangan nikel

Baca Selengkapnya
Bawaslu: Ketua KPU Langgar Etik, Tapi Tak Pengaruhi Pencalonan Gibran
Bawaslu: Ketua KPU Langgar Etik, Tapi Tak Pengaruhi Pencalonan Gibran

DKPP menyatakan Ketua KPU Hasyim Asy'ari melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP). Akibat pelanggaran tersebut

Baca Selengkapnya