Merdeka.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berpesan kepada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk duduk bersama menyelesaikan konflik dengan DPRD DKI terkait pembahasan APBD. Jika tidak, kata Ganjar, situasi tegang akan terus terjadi dan akan merugikan rakyat.

"Kalau seperti itu situasinya tegang, pasti akan ada perlawanan dari sana (DPRD). Kalau perlawanan, nanti yang rugi rakyat. Ini kan perkelahian elite namanya. Rugi semua, perkelahian elite, rakyat gak dapat apa-apa," ujar Ganjar di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (11/3).

Menurut Ganjar, inisiatif Kemendagri yang memediasi Ahok dengan DPRD sangat bagus. Meski mediasi gagal, Ganjar mengatakan harus ada mediasi kedua untuk menyelesaikan persoalan itu.

"Satu marah-marah ke Dewan, satu marah-marah ke Gubernur. Udah gak selesai nanti. Jadi saya kira duduk saja, fasilitasi Kemendagri kemarin gagal, saya kira yang kedua kali mesti dilaksanakan. Kalau itu gak, pakai aja APBD tahun lalu kan selesai," ujarnya.

Ganjar mengatakan Ahok harusnya juga mendasarkan pendapatnya pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2013 bahwa anggota Dewan tidak boleh membahas anggaran sampai satuan tiga.

"Saya belum melihat adalah ada putusan MK Nomor 35 Tahun 2013, di mana Dewan itu tidak boleh membahas sampai kegiatan dan satuan. Mestinya agar tidak recok begini, itu ditindaklanjuti dengan merevisi UU MD3 tentang prosedur tata cara pembahasan anggaran sampai tingkat bawah sehingga pengertian Dewan membahas sampai berhenti tingkat program harus jelas. Kalau gak jelas, Dewan akan bertanya 'masak sampai program-programnya duit segitu buat apa? Kami minta detailnya dong'," ujar Ganjar.

Jika anggota dewan, lanjut Ganjar, terus menelisik itu, sudah dianggap melanggar UU. "Maka sebenarnya itu sudah inkonstitusional. Karena belum ada aturannya, semua mengimplementasi sendiri-sendiri. Terjadilah seperti itu. Tapi saya kira salaman ajalah. Gubernur sama DPRD," pungkasnya.