Ini kata Fahri Hamzah soal ancaman mundur Ketua KPK

Merdeka.com - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menduga ancaman Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyatakan siap mundur dari jabatannya apabila Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) direvisi karena merasa frustasi dan tak berdaya.

Apalagi, kata Fahri, uang yang diawasi atau dikontrol oleh KPK nominalnya tidak sebesar dengan APBN yang digunakan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kalau bicara kontrol terhadap uang, uang yang dikontrol Pak Agus Rahardjo cuma Rp 1 triliun. Uang yang dikontrol Presiden Jokowi dalam APBN-P ke depan ini mungkin Rp 2.100 lebih triliun. Artinya kekuasaan itu ada pada presiden, yang pegang kendali uang yang mau dikorupsi juga presiden," kata Fahri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (22/2).

Fahri menegaskan, seharusnya yang berada di garda depan dalam pemberantasan korupsi adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebab, Presiden dipilih oleh rakyat dan diberi amanah untuk menggunakan APBN yang angkanya ribuan triliun.

"Harusnya yang punya proposal bagaimana uang ini tidak dikorup, itu proposal presiden, karena yang pegang uangnya presiden. Jadi jangan dibalik itu cara berpikirnya," jelasnya.

Konsep yang ideal, lanjut Fahri, pemerintahan Jokowi-JK harusnya memberikan sikap tegas terhadap pemberantasan korupsi dan penegakan hukum lainnya. Apalagi lingkaran kekuasaan lah yang paling rentan terjadinya praktik korupsi.

"Mereka lah (Jokowi-JK) yang harus keluar konsepnya, begini lho, begini lho. Karena rentang dari kekuasaan itu jauh lebih besar dari pada rentang kekuasaan lembaga-lembaga lain, terutama di dalam eksekusi, itu lah sebabnya presiden lah yang harus memimpin," terang Fahri.

"Nah mungkin Pak Agus Raharjo karena dia merasa tidak berdaya. Nah wajar uangnya yang dipegangnya kecil. Yang pegang uang besar itu namanya Pak Jokowi," tandasnya.