Ini hasil rapat gabungan Komisi I DPR soal penyadapan

Merdeka.com - Komisi I DPR menggelar rapat gabungan untuk membahas soal penyadapan bersama Menlu, Menhan, Lemsaneg, BIN, Kapolri, Panglima TNI dan Kemenkominfo. Dalam rapat yang berlangsung lebih dari 6 jam, hasilnya bahwa DPR menyambut baik langkah pemerintah yang ingin menyusun roadmap kerjasama Indonesia dengan Australia.

"Dari pembahasan itu, saya mewakili Komisi I, ingin sampaikan 6 poin kesimpulan yang merupakan respons substantif, konstruktif terkait aspek internalitas dan eksternalitasnya," ujar Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Siddiq saat memimpin rapat gabungan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (28/11).

Dia mengatakan, Komisi I DPR memberikan apresiasi terhadap sikap pemerintah RI yang keras dan tegas atas aksi penyadapan yang dilakukan oleh pemerintah Australia terhadap sejumlah pejabat tinggi negara di Indonesia.

"Komisi I DPR juga minta pemerintah Indonesia untuk konsisten terhadap 6 langkah roadmap yang telah dirumuskan dengan memastikan posisi tawar dan capaian-capaian Indonesia," lanjut dia.

Tak hanya itu, kata dia, Komisi I DPR pun mendesak pemerintah Indonesia untuk melakukan percepatan penggunaan sistem persandian di semua lembaga negara dan perwakilan RI di luar negeri, termasuk dalam pengamanan komunikasi bagi VVIP.

"Komisi I menegaskan perlunya dilakukan penataan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan telekomunikasi yang menjamin kebutuhan keamanan dan kepentingan nasional Indonesia," imbuhnya.

Wasekjen PKS ini pun mendukung penuh pengembangan sistem cyber defence untuk membuat satelit khusus demi kepentingan sektor pertahanan, keamanan, intelijen dan luar negeri.

"Komisi I DPR dengan Menhan, Menlu, Kapolri, Kepala BIN, Kepala Lemsaneg, Mensesneg merekomendasikan kepada Menkominfo untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam merealisasikan pengadaan satelit khusus tersebut di atas," pungkasnya. (mdk/bal)