Ini dugaan penyebab Garut diterjang banjir bandang

Merdeka.com - Bencana banjir bandang menimpa Kabupaten Garut pada Selasa, 20 September lalu, diduga kuat akibat kerusakan lingkungan. Salah satunya alih fungsi lahan di kawasan hulu.

"Penyebab banjir tidak melulu karena kerusakan, tapi curah hujan tinggi dan tangkapan area air yang berubah menjadi pemukiman," kata Wadireskrimsus Polda Jabar AKBP Diki Budiman pada wartawan, Selasa (4/10).

"Ini memang diperparah yang seharusnya ada resapan," tambahnya.

Banjir bandang Garut ini menewaskan 34 warga dan membuat 19 warga lainnya hilang. Pascabanjir, kepolisian sudah bergerak ke kawasan hulu yang terdeteksi menjadi penyebab bencana alam tersebut.

Pertama kawasan papandayan, selanjutnya perkebunan teh pamegatan, lalu ada di Kecamatan Samarang yang ada di Pasirwangi. "Di situ ada tempat wisata darajat yang diduga menjadi penyebab (bencana banjir)," ucapnya.

Selanjutnya kawasan hutan lindung, di Cimanuk yang berubah menjadi pertanian. "Inilah dugaan-dugaan pelanggaran yang terjadi," terangnya. Kepolisian sudah membuat langkah penyidikan di mana beberapa pihak akan dimintai keterangan terkait kerusakan parah yang terjadi di Garut.

"Sudah membuat LP polisi dn membuat penyidikan. Kita akan lakukan pemanggilan ke beberapa pihak terkait seperti PT Perhutani, PT Agro pengelola dari Pamagetan, BBWS, perseorangan dan pemilik wisata, kita akan klarifikasi semuanya," katanya.

Kepolisian mengaku tidak bisa bekerja sendiri. Kapolda Jabar Irjen Pol Bambang Waskito sudah meminta izin kepada Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan untuk membentuk tim agar kasus yang melanda banjir bandang Garut ini dapat selesai.

Ini dikarenakan polisi kesulitan dalam melakukan proses penyelidikan seperti ketidaktahuan kepolisian melihat batas hutan lindung di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) Cimanuk.

"Perlu kami laporkan juga mulai besok saya sudah membuat laporan polisi. Kita juga butuh kesaksian bagaimana sampai banjir bandang itu terjadi," ujarnya.

Ahmad Heryawan mengatakan, pihaknya saat ini tengah merancang kesatuan dari berbagai institusi yang dinamakan Satuan Manunggal Satu Atap (Samsat) Cimanuk.

"Samsatnya terdiri dari beberapa instansi. Ada yang mewakili provinsi kabupaten/kota, nanti tugasnya mendata, menertibkan perambahan hutan. Termasuk penegakan hukum.

Yang penting lahan kembali ke fungsi semula untuk konservasi, lindung," ungkapnya.