Ini Cara Pemerintah Jokowi Tangani Kerusuhan Papua

Merdeka.com - Pemerintah terus memantau situasi Papua pasca kerusuhan yang terjadi pekan lalu. Kerusuhan Papua berlangsung anarkis dengan membakar dan merusak berbagai fasilitas umum.

Pemerintah pun melakukan berbagai cara untuk membendung kerusuhan tak terus terjadi dan tak meluas. Apa saja yang dilakukan?

Batasi WNA Masuk Papua

Untuk sementara, pemerintah membatasi kedatangan orang asing ke Papua dan Papua Barat hingga situasi keamanan kondusif. Pemerintah tidak mau ambil risiko karena kondisi di Papua dan Papua Barat masih bergejolak.

Menkopolhukam Wiranto mengatakan negara memiliki hak melakukan pembatasan kedatangan WNA dalam rangka keamanan nasional.

"Pada saat keadaan rusuh, kalau kita biarkan, kalau kemudian ada yang terbunuh di sana bagaimana? Tambah masalah, ribut lagi," kata Wiranto, di kantornya, Jakarta, Selasa (3/9).

Blokir Akses Internet

Informasi hoaks diduga menjadi salah satu penyebab kerusuhan di Papua. Untuk menghindari informasi-informasi hoaks makin meluas, pemerintah melakukan pemblokiran akses internet di tanah Papua. Pemblokiran dilakukan sejak 21 Agustus 2019 lalu.

Rencananya, pemerintah akan mulai membuka akses internet pada 5 September 2019 mendatang. Pembukaan ini akan dilakukan secara bertahap.

"Kabupaten yang sudah kondusif nanti kita aktifkan kembali seluruh jenis layanan suara, bisa Fb, WA bisa seluruh media sosial lainnya. Ini sedang dilakukan koordinasi dengan orang di lapangan nanti kita lihat yang mana," kata Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara di kantornya.

Kirim Kendaraan Pengamanan Tambahan

TNI juga turut berupaya membendung kerusuhan Papua agar tak terus terjadi dan meluas. TNI mengirim kendaraan pengamanan tambahan ke Papua Barat. Hal ini agar masyarakat Papua merasa aman dan terlindungi.