Ini Alasannya Komplotan Hacker Surabaya Pilih Bobol Kartu Kredit Warga Eropa

merdeka.com Sekitar 4 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Komplotan hacker pembobol kartu kredit yang diringkus polisi ternyata memilih korbannya secara selektif. Mereka hanya menyasar warga negara asing yang dominan tinggal di kawasan Eropa.

Direktur Reserse Kriminal Khusus Kombes Pol Gidion Arief Setyawan menyatakan, selama ini memang sasaran dari para hacker tersebut ada di kawasan Eropa, seperti Amerika dan lainnya.

"Korban dari kawasan Eropa," ujarnya, Rabu (4/12).

Hal senada disampaikan oleh Kasubdit Siber Crime Ditreskrimsus Polda Jatim AKBP Cecep Susatya. Ia menyatakan, mereka memilih korban dari Eropa, karena sistem perbankan Eropa dengan Indonesia berbeda.

"Di Eropa, jika nasabah merasa tidak melakukan transaksi dan nilai nominalnya berkurang, maka bank biasanya akan memulihkan seperti sediakala. Dalam kasus ini kan korban memang tidak dirugikan, tapi metode yang dipakai mereka (tersangka) inilah yang menjadi tindak pidana," jelas Gidion.

Sebelumnya, polisi menggerebek sebuah tempat di Balongsari Tama, Tandes, Surabaya, yang dijadikan markas para hacker. Dari penggerebekan ini, 18 orang pemuda ditetapkan sebagai tersangka kasus pembobolan kartu kredit.

Ke-18 tersangka yang telah ditahan itu antara lain adalah HK, AES, AEB, YM, MTP, DAB, PRS, DZ, CD, AWK, ASP, GPW, HRP, AFM, MAF, HM, DA, MSN dan DP.

Dalam setahun mereka bisa meraup keuntungan mencapai Rp5 miliar. Dalam perkara ini, Polda Jatim mengamankan 23 CPU rakitan, puluhan monitor, puluhan buku rekening dan puluhan kartu ATM.

"Kejahatan tersebut cukup terorganisir dan sudah berjalan selama 3 tahun. Terkait omset yang dihasilkan dari kegiatan tersebut, dalam sebulan mereka dapat mengumpulkan setidaknya USD40.000," kata Dirreskrimsus) Polda Jatim Kombes Pol Gidion Arief Setyawan, Selasa (3/12).

Dalam perkara ini, para tersangka dijerat pasal Pasal 30 ayat (2), Pasal 46 ayat (2), Pasal 32 ayat (1) dan Pasal 48 ayat (1) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

(mdk/fik)