Ini alasan mereka tolak Gang Dolly ditutup

Merdeka.com - Gelombang protes terhadap keputusan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang akan menutup Gang Dolly pada bulan depan mulai bermunculan. Tak tanggung-tanggung, 500 massa dan sejumlah Ormas menggelar long march menuju Kelurahan Putat Jaya, Jalan Duku Kupang.

Mereka menentang keras keputusan Risma. Bahkan, penolakan tersebut juga datang dari Whisnu Sakti Buana yang tak lain adalah Wakil Wali Kota Surabaya.

Aksi menentang penutupan Gang Dolly bukan tanpa alasan. Mereka menganggap, Gang Dolly adalah lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara. Selain itu, masih ada sejumlah faktor lain yang memicu gelombang protes keras.

Lalu apa saja dalih mereka yang ingin mempertahankan Gang Dolly? Berikut lima alasan mereka yang ingin prostitusi terbesar di Asia Tenggara itu tetap eksis:

Risma dianggap langgar aturan

Pokemon, sebut saja begitu, adalah salah seorang yang lantang menolak Gang Dolly ditutup. Dia yang menjadi perwakilan penghuni lokalisasi dalam Front Pekerja Lokalisasi (FPL) menilai keputusan Risma menutup Gang Dolly bisa berbuah pelanggaran. 'Singa betina' begitu julukan Risma, dianggap melanggar Pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang pemerintahan daerah, dan Pasal 22 tentang kewajiban pemerintah sebagai penyelenggara otonomi daerah. Tak hanya itu saja, Risma juga melanggar batang tubuh Pembukaan UUD 1945 yang merupakan konstitusi tertinggi NKRI. "Kemudian juga melanggar Undang Undang No 39 tahun 1999, tentang hak azasi manusia," terang Pokemon, salah seorang warga yang menolak penutupan Gang Dolly.

Prostitusi Dolly masih dibutuhkan warga

Ada sejumlah mucikari Gang Dolly yang menganggap, keberadaan lokalisasi terbesar di Asia Tenggara itu masih sangat dibutuhkan warga. Salah satunya adalah Ani, mucikari Gang Dolly yang mengatakan hal itu seusai bernegosiasi dengan pihak kelurahan dan kecamatan di Kantor Kelurahan Putat Jaya, Senin (19/5).Menurut Ani, kalau Pemerintah Kota Surabaya ingin menutup Gang Dolly dan Jarak, harus bisa mensejahterakan warga sekitar terlebih dahulu."Kami menggelar aksi ini, untuk menuntut dan menolak penutupan, karena kami merasa di sekeliling kami masih banyak yang membutuhkan, ada karyawan-karyawan yang membutuhkan kehidupan, banyak warga yang juga bergantung di situ (Dolly dan Jarak)," kata dia.

Sampah-sampah Dolly cemari Surabaya

Kekhawatiran lainnya apabila Gang Dolly ditutup pada bulan depan adalah bisa membuat 'sampah-sampah' yang dihasilkan lokalisasi itu mencemari jalanan Kota Surabaya. Sebab, para penghuni Dolly dan Jarak, Kelurahan Putat Jaya, tak menampik bahwa prostitusi itu adalah 'sampah'. Namun, jika tidak dikelola dan berada di tempatnya, sampah-sampah itu akan mencemari kota lebih luas. Terlebih lagi 'sampah' di lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara ini, menjadi sumber penghidupan bagi warga sekitar.Padahal menurut mereka, hasil dari usaha lendir warga di sekitar lokalisasi itu telah sukses menyekolahkan anak-anak mereka.

Picu lonjakan kemiskinan

Wali Kota Surabaya, Jawa Timur, Tri Rismaharini sudah mulai merapatkan barisan untuk menggempur lokalisasi terbesar se-Asia Tenggara, Gang Dolly maksimal sebelum bulan Ramadhan 2014. Tapi hal itu dianggap segelintir orang bisa memicu peningkatan angka kemiskinan.Bahkan, masyarakat sekitar menilai penutupan lokalisasi Gang Dolly bisa berdampak pada persoalan sosial, termasuk berpotensi memunculkan konflik horizontal.Ketua Forum Masyarakat Komunikasi Lokalisasi (FMKL) Surabaya, Safik Mundahir menganggap penutupan Gang Dolly terlalu terburu-buru. Seharusnya lima atau sepuluh tahun lagi. Harus dipikirkan pula, langkah-langkah apa, termasuk soal perekonomian warga sekitar agar tidak terbengkalai.

Bisa hidupi banyak buruh cuci

Dan langkah penolakan yang terakhir ini mungkin agak mengagetkan. Ya, Wakil Wali Kota Whisnu Sakti Buana yang menjadi tandem Risma memimpin Surabaya juga lantang menentang rencana bosnya itu. Untuk yang satu ini, dia menilai bisa berdampak buruk pada persoalan ekonomi masyarakat setempat.Selama ini, kata Whisnu, banyak warga yang menggantungkan hidup dari riuh-nya sentra usaha lendir yang didirikan Nonik Belanda itu. Contohnya, banyak profesi di luar PSK yang ada di situ mulai buruh cuci, pemilik warung, pengayuh becak, sopir taksi, hingga juru parkir. Jadi, bila pada 19 Juni mendatang Pemkot Surabaya tetap melaksanakan niatnya maka akan merugikan warga sekitar.