Ini alasan Jokowi tunjuk 12 menteri penghubung

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk 12 menteri sebagai menteri penghubung bagi negara lain yang ingin menanamkan investasinya di Indonesia. Penunjukan menteri penghubung ini disinyalir ketika polemik kontrak Freeport mencuat dan diduga antar menteri berebut kue kepentingan dalam hal tersebut.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Presiden Jokowi menghendaki dengan ditunjuknya menteri penghubung ini dapat mempercepat proses investasi dari negara luar berikut dengan perizinannya. Diakui Pramono, selama ini banyak negara-negara ingin menanamkan investasinya di Indonesia tapi terhambat lamanya proses perizinan.

"Pertama mereka ini jadi semacam dalam tanda kutip utusan khusus presiden di bidang investasi dan perizinan, kalau juga ada permasalahan permasalahan yang jadi bottleneck itu ada yang bertanggungjawab menguraikan karena selama ini banyak keluhan dari negara-negara yang ingin investasi ada hambatan. Titik beratnya di investasi perizinan dan investasi bisa terealisasi," kata Pramono di Istana, Jakarta, Rabu (25/11).

Pramono menegaskan, Presiden ingin agar dengan diunjuknya menteri penghubung ini dapat mempercepat proses investasi. Ditunjuk menteri-menteri untuk jadi koordinator wilayah atau suatu negara bukan tanpa sebab.

"Kemudian kenapa menteri-menteri itu ditunjuk di situ, seperti Pak Tom Lembong di Eropa dan Australia itu karena kedekatan personal. Pak Tom pernah hidup di Jerman, di London jadi secara bahasa sudah lancar dan tahu seluk beluknya. Kemudian Bu Rini, Pak Sofyan dan sebagainya. Pertimbangannya karena kedekatan orang yang bersangkutan tapi tak menutup kemungkinan diganti atau digeser," jelas Pramono.

Pramono menampik bila penunjukan menteri penghubung oleh Presiden Jokowi menyebabkan overlaping atau tumpang tindih antar kementerian. "Tapi yang jelas semuanya tak overlapping dengan Kemlu. Secara politik tetap Kemlu. Ini lebih kepada investasi, b to b," tandasnya.