Ini 6 perbaikan dalam permohonan pernikahan beda agama di MK

Merdeka.com - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945, dengan agenda perbaikan permohonan. Ada enam perbaikan permohonan yang diajukan pemohon.

"Sebagaimana yang telah diutarakan sebelumnya, kami sudah melakukan perbaikan ada 6 hal yang pada pokoknya kami perbaiki," kata salah satu pemohon, Damian Agata Yuvens dalam sidang di Gedung MK, Jakarta, Rabu (17/9).

Damian mengatakan, perbaikan pertama, pihaknya mengubah pokok permohonan yang tadinya materil menjadi formil. Dengan maksud UU Nomor 1 tahun 1974 khususnya pada Pasal 2 ayat (1) itu diuji kembali apakah sudah sesuai dengan asas-asas perundangan atau dibuat hanya berdasarkan keputusan sepihak pembuat undang-undang.

"Kedua, sesuai saran dari majelis hakim kami juga sudah menambahkan elaborasi sila pertama Pancasila terhadap UU perkawinan khususnya keberadaan ketuhanan yang maha esa dalam perkawinan itu sendiri dan dikaitkan dengan kedudukan negara dalam perkawinan," tutur Damian.

Ketiga, Damian mengatakan sudah tidak ingin menghapus Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan tersebut. "Kami sudah mengubah petitumnya (bagian surat gugat yang dimohon untuk diputuskan atau diperintahkan oleh pengadilan), tidak lagi menghapuskan pasal dua namun menghendaki pemakmuran yang baru yaitu hak konstitusional," ujar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu.

Keempat, Damian meminta agar Mahkamah tahu bahwa suatu perkawinan bisa dikatakan sah sepanjang hukum agamanya diserahkan kepada para masing-masing calon mempelai.

Kelima, lanjut Damian, kami sudah memberikan dampak ketika prasa ini dimaknai ulang. Dan keenam, kami memberikan elaborasi lebih lanjut mengenai potensi kerugian konstitusional khususnya pada bagian keberagamaan di Indonesia dan tingkat mobilitas penduduk Indonesia di Indonesia.

Sebelumnya, dua alumnus dan seorang mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Damian Agata Yuvens, Anbar Jayadi, dan Lutfi Saputra adalah pemohon dari pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap UUD 1945.

Damian berargumen bahwa Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan yang secara implisit melarang pernikahan beda agama, seharusnya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Damian menyatakan pasal tersebut menghalangi perkawinan antar warga negara dengan hambatan yang secara internasional sudah dilarang, yaitu agama dan ras.

"Pasal tersebut dianggap dapat menimbulkan pemaksaan untuk menaati peraturan suatu agama tertentu dalam persoalan perkawinan, padahal kebebasan beragama dan perkawinan adalah salah satu hak asasi yang paling esensial," kata Damian dalam sidang perdana di gedung MK, Kamis (4/9).