Merdeka.com - Sidang perdana gugatan Dahlan Iskan hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dihadiri oleh Yusril Ihza Mahendra, kuasa hukum mantan Dirut PLN itu. Dalam sidang, Yusril memaparkan lima permohonan kliennya yang menggugat Kejaksaan Tinggi DKI itu.

"Pertama mengabulkan permohonan pemohon praperadilan untuk seluruhnya," ujar Yusril saat membacakan berkas permohonan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (27/7).

Kedua, lanjut Yusril, menyatakan surat perintah penyidikan Nomor: Prin-752/0.1/Fd.1/06/2015 tanggal 05 Juni 2015 yang menetapkan pemohon sebagai tersangka, tidak sah dan tidak berdasar atas hukum.

"Dan oleh karenanya penyidikan aquo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," imbuh Yusril menambahkan kliennya dijerat pasal 2, Pasal 3, Pasal 9, Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Ketiga, kata dia, penetapan tersangka atas diri pemohon yang dilakukan oleh termohon adalah tidak sah. Selain itu, keempat, kata dia, tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap diri pemohon oleh termohon.

"Kelima membebankan biaya perkara yang timbul kepada negara," tukas dia.

Seperti diketahui, Dahlan Iskan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dalam kasus dugaan proyek pembangunan 21 Gardu Induk (GI) Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara tahun anggaran 2011-2013. Dalam proyek ini, Dahlan bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).

Atas kasus ini, negara diduga menelan kerugian sebesar Rp 36 miliar. Dahlan diduga melanggar pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.