Ini 3 kelemahan SDM pariwisata RI yang bakal dibenahi Kemenpar

Merdeka.com - Kementerian Pariwisata berkomitmen meningkatkan kualitas dan daya saing SDM pariwisata di Tanah Air. Deputi Bidang Pengembangan Kelembagaan Kepariwisataan (Deputi BPKK) Kementerian Pariwisata Ahman Sya mengatakan, ada tiga kelemahan SDM pariwisata di Tanah Air yang harus dibenahi.

"Tiga kelemahan SDM kita yaitu pertama penguasaan bahasa asing, kedua penguasaan IT dan ketiga manajerial," katanya di sela-sela Rakornas Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pariwisata se-Indonesia yang berlangsung sejak Rabu (30/3) hingga Jumat (1/4), Hotel Harmoni One Center Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Menurutnya, dalam Rakornas dibahas komitmen para stakeholder khususnya lembaga pendidikan dalam mencetak SDM pariwisata berkualitas agar mampu bersaing di pasar kerja era pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

Dia menargetkan, nantinya seluruh SMK pariwisata harus memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP). Sebab, pihaknya menargetkan nantinya tiap lulusan SMK harus disertifikasi berstandar Asean.

"Target tahun ini ada 35 ribu tenaga pariwisata yang disertifikasi," katanya.

Untuk mewujudkan peningkatan mutu SDM tersebut, pihaknya bekerjasama dengan Kementerian Kebudayaan, Pendidikan Dasar, dan Menengah serta Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

"Kita dengan Kemendikti akan buat khusus akademi pariwisata. Akan dibuat di 10 destinasi prioritas sebagai pilot project," katanya.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua Komisi X DPR Ferdiansyah menyambut baik rencana peningkatan kualitas SDM pariwisata Indonesia. Pihaknya mengaku sudah lama bermimpi bahwa suatu saat asumsi APBN bakal datang dari Komisi X yang salah satunya membidangi pariwisata.

"Mimpi Komisi X suatu saat asumsi APBN datang dari Komisi X," katanya.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPPI) Didien Junaedy. Menurutnya, sejak tahun 1970-an, pihaknya sudah menyadari bakal kekurangan tenaga kerja berkualitas ke depannya.

"Dari tahun 70-an kita menyadari kita akan kekurangan tenaga. Makanya tahun 70-an kita adakan SMIP meski pemerintah saat itu enggak setuju karena terlalu banyak sekolah kejuruan, tapi kita sebagai insan pariwisata saat itu kita tahu sekian tahun akan kekurangan tenaga kerja makanya kita dirikanlah SMIP," katanya. (mdk/eko)