Ini 16 kementerian yang nilainya turun, rawan reshuffle!

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) membagikan hasil evaluasi atau rapor 86 kementerian/lembaga (K/L), dan 34 pemerintah provinsi. Hasilnya, sebanyak 16 kementerian/lembaga mengalami penurunan kinerja. Tentunya evaluasi ini menjadi pertimbangan pemerintah lakukan reshuffle.

Penurunan itu dilihat dari nilai yang diperoleh tahun ini dibandingkan dengan tahun lalu.

"Ini hanya sebagian kecil ya, bukan hanya ini saja (penentu reshuffle). Ini tentu juga bagian dari penilaian umum, tapi tidak jadi bagian utama, kalau bicara reshuffle," kata JK di Istana Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Selasa (15/12).

JK mengaku dirinya merasa seperti seorang kepala sekolah saat membagikan hasil evaluasi kepada masing-masing kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi. Meski tidak ada istilah 'tinggal kelas' layaknya pembagian rapor di sekolah, namun JK meminta kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi yang mendapati hasil kurang memuaskan untuk bekerja lebih baik lagi.

Rapor tersebut selayaknya menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja tahun depan. "Usaha apa pun yang dilakukan tanpa evaluasi akan sulit mencapai tingkat yang lebih baik lagi. Yang di bawah akan berusaha bekerja keras, yang di atas berusaha mempertahankannya," ujarnya.

Dari hasil evaluasi, nilai rata-rata untuk kementerian/lembaga meningkat, dari 64,70 pada 2014 menjadi 65,82 pada 2015. Sebanding lurus, nilai rata-rata untuk pemerintah provinsi meningkat dari 59,21 pada 2014 menjadi 60,47 pada 2015.

Penilaian hasil kinerja ini dilakukan oleh Kementerian PAN-RB, Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan(BPKP), Badan Pengawas Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

Berikut 16 Kementerian Kabinet Kerja yang mengalami penurunan kinerja:

1. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mendapat predikat BB, tapi mengalami penurunan 0,35 poin, dari 77,35 menjadi 77.

2. Kementerian Pariwisata mendapat predikat BB, tapi mengalami penurunan 1,89 poin, dari 73,97 menjadi 72,08.

3. Kementerian Sekretaris Negara mendapat predikat BB, tapi mengalami penurunan 2,70 poin, dari 74,28 menjadi 71,58.

4. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi mendapat predikat B, tapi mengalami penurunan 2,31, dari 71,07 menjadi 68,76.

5. Kementerian Perhubungan mendapat predikat B, tapi mengalami penurunan 3,29 poin, dari 71,8 menjadi 68,51.

6. Kementerian Hukum dan HAM turun mendapat predikat B, tapi mengalami penurunan 1,76 poin, dari 70,08 menjadi 68,32.

7. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mendapat predikat B, tapi mengalami penurunan 5,23 poin, dari 73,36 menjadi 68,13.

8. Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan mendapat predikat B, tapi mengalami penurunan 3 poin, dari 70,04 menjadi 67,04.

9. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan turun 5,62, dari 70,69 menjadi 65,07.

10. Kementerian Komunikasi dan Informasi mendapat predikat B, tapi mengalami penurunan 2,11 poin, dari? 66,46 menjadi 64,35.

11. Kementerian Badan Usaha Milik Negara mendapat predikat B, tapi mengalami penurunan 1,03 poin, dari 65,09 menjadi 64,06.

12. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendapat predikat B, tapi mengalami penurunan 6,24 poin, dari 70,07 menjadi 63,83.

13. Kementerian Sosial mendapat predikat B, tapi mengalami penurunan 2 poin, dari 65,04 menjadi 63,04.

14. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendapat predikat B, tapi mengalami penurunan 6,53 poin, dari 66,7 menjadi 60,17.

15. Kementerian Tenaga Kerja mendapat predikat CC dan mengalami penurunan 3,35 poin, dari 61,14 menjadi 57,79.

16. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mendapat predikat CC dan mengalami penurunan 7,75 poin, dari 61,73 menjadi 53,98.