Ingin benahi KPK, wakil ketua KY siap daftar jadi calon pimpinan

Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Imam Anshori Saleh mengaku akan mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jilid IV. Dia mengaku terpanggil untuk menjadi salah satu kandidat pimpinan KPK.

"Saya terpanggil, saya concern dengan setiap upaya penegakan hukum. Ketika negara membutuhkan pimpinan KPK saya ingin memenuhi panggilan itu," kata Anshori saat dikonfirmasi, Jakarta, Jumat (5/6).

Dia beralasan keinginannya itu mendapat dukungan penuh dari beberapa pihak.‎ Jika nanti terpilih, lanjut Anshori, ada beberapa poin penting yang harus dibenahi dari sistem lembaga antirasuah.

Salah satunya adalah regulasi maupun aturan main dalam sistem KPK harus disinkronkan dengan Undang-Undang termasuk KUHAP. ‎Selain itu, adanya pembagian yang jelas terkait penanganan tindak pidana korupsi antara KPK, Polri ataupun Kejaksaan.

"Jangan sampai seperti sekarang, seolah antar instansi berebut kewenangan, sehingga terjadi kisruh seperti sekarang ini. KPK juga harus mempunyai penyidik sendiri," bebernya.

Kendati demikian, sebelum membulatkan tekadnya maju sebagai calon pimpinan KPK. Anshori mengatakan akan lebih dulu meminta restu kepada orang tuanya di Jombang, Jawa Timur.

"Saya juga masih akan minta restu ayah saya di Jombang mohon doa dan dukungannya," tandasnya.

Pansel calon pimpinan KPK hari ini resmi membuka pendaftaran. Semenjak dibukanya pendaftaran calon pimpinan KPK sudah ada beberapa peserta mendaftarkan diri baik melalui jalur sekretariat ataupun jalur online.

Juru Bicara Pansel, Betti Alisjahbana‎ berharap pendaftar akan terus bertambah hingga hari terakhir pendaftaran yang jatuh pada tanggal 24 Juni mendatang. Untuk itu, Pansel akan terus memanggil siapa saja yang merasa layak dan memenuhi kriteria untuk segera mendaftarkan diri.

Selain menunggu pendaftar, Pansel juga akan melakukan upaya jemput bola. Yaitu dengan mendatangi dan mengajak siapa saja yang dianggap layak dan berkompeten untuk ikut dalam seleksi tersebut.

Tak hanya itu, Pansel juga melibatkan kelompok-kelompok masyarakat untuk aktif mendukung orang yang dianggap memenuhi syarat dan kriteria serta berkeinginan untuk mencegah dan memberantas korupsi agar mau mendaftar. (mdk/bal)