Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Indriyanto nilai wajar pro kontra soal capim KPK yang lolos

Indriyanto nilai wajar pro kontra soal capim KPK yang lolos Seleksi Capim KPK. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Panitia Seleksi (Pansel) calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menyerahkan delapan nama daftar calon pimpinan KPK yang lolos ke tahap seleksi berikutnya ke Presiden Jokowi. Bahkan, nama-nama itu langsung diumumkan Jokowi di Istana Negara.

Plt Wakil Ketua KPK, Indriyanto Seno Adji menghormati keputusan Pansel yang meloloskan para calon. Dia yakin jika ke delapan kandidat tersebut sudah melewati rekam jejak dari berbagai lembaga penegak hukum.

"Pilihan Pansel tentunya sudah melalui rekam jejak yang diperoleh dari masyarakat maupun kelembagaan penegak hukum yang harus dihargai," kata lndriyanto saat dikonfirmasi, Jakarta, Selasa (1/9).

Indriyanto tidak membantah jika lolosnya delapan nama capim tersebut akan menuai polemik. Namun, dia beranggapan pro dan kontra merupakan hal yang wajar.

"Kekurangan dan kelebihan bahkan pro kontra capim sesuatu yang wajar saja. Jadi kita masih menunggu Presiden mengirim nama-nama ini kepada DPR untuk dilakukan fit & proper test-nya," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menerima delapan nama calon pimpinan KPK berdasarkan hasil seleksi yang dilakukan oleh tim Pansel KPK. Kedelapan nama itu langsung dibagi ke dalam empat bidang yang ada dalam KPK yakni pencegahan, penindakan, manajemen, dan supervisi koordinasi monitoring.

Jokowi mengumumkan nama-nama itu di Istana Merdeka, Selasa (1/9). Dia didampingi oleh 9 anggota pansel.

Berikut 8 nama calon pimpinan KPK yang diserahkan pansel ke Presiden Jokowi.

Pencegahan:

1. Saut Situmorang (Staf Ahli KaBIN)

2. Surya Tjandra (Direktur Trade Union Center dan dosen Atma Jaya)

Penindakan:

1. Alexander Marwata (Hakim Ad Hoc Tipikor)

2. Brigjen Basaria Panjaitan (Mabes Polri)

Management:

1. Agus Rahardjo (Kepala Lembaga Kebijakan Barang dan Jasa Pemerintah)

2. Sujanarko (Direktur Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja Sama antar Komisi KPK)

Supervisi:

1. Johan Budi SP (Plt pimpinan KPK)

2. Laode Syarif (dosen hukum Universitas Hasanuddin).

(mdk/dan)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Berkali-kali Jadi Capres, Para Politikus Luar Negeri Ini Selalu Kalah dalam Pemilu, Ada yang Sampai 10 Kali

Berkali-kali Jadi Capres, Para Politikus Luar Negeri Ini Selalu Kalah dalam Pemilu, Ada yang Sampai 10 Kali

Berkali-kali Jadi Capres, Para Politikus Luar Negeri Ini Selalu Kalah dalam Pemilu, Ada yang Sampai 10 Kali

Baca Selengkapnya
Jadi Kandidat Terkuat Gantikan Jenderal Agus Subiyanto, Ini Profil Menantu Luhut Letjen TNI Maruli Simanjuntak

Jadi Kandidat Terkuat Gantikan Jenderal Agus Subiyanto, Ini Profil Menantu Luhut Letjen TNI Maruli Simanjuntak

Nama Letjen TNI Maruli Simanjuntak akhir-akhir ini santer dibicarakan. Hal ini dikarenakan dirinya dikabarkan akan mengisi jabatan KSAD yang baru.

Baca Selengkapnya
Cak Imin soal Ketua KPU Disanksi Langgar Etik Berat: Jangan Main-Main dengan Demokrasi dan Etika

Cak Imin soal Ketua KPU Disanksi Langgar Etik Berat: Jangan Main-Main dengan Demokrasi dan Etika

Menanggapi sanksi Ketua KPU, Cak Imin meminta semua pihak jangan bermain-main dengan demokrasi dan etika di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Curhat Eks Napiter Kembali ke Pangkuan NKRI Sumpah Setia pada Pancasila

Curhat Eks Napiter Kembali ke Pangkuan NKRI Sumpah Setia pada Pancasila

Munir berharap agar masyarakat tetap damai dan rukun meskipun memiliki perbedaan pilihan politik.

Baca Selengkapnya
Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu

Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu

Demokrat: Hak Angket Tidak Tepat, Kalau ada Indikasi Kecurangan Ranah Gakkumdu

Baca Selengkapnya
Dico Ganinduto Dinilai Bangun Kendal dengan Kebijakan Populis dan Terukur

Dico Ganinduto Dinilai Bangun Kendal dengan Kebijakan Populis dan Terukur

Dari sisi birokrasinya juga cukup bersih, sehingga perilaku-perilaku koruptif pejabat di Kabupaten Kendal relatif minim

Baca Selengkapnya
Cak Imin: Kalau Ada yang Dicurangi, Kita Siapkan Gugatan ke MK!

Cak Imin: Kalau Ada yang Dicurangi, Kita Siapkan Gugatan ke MK!

Cak Imin mengaku bakal melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) jika menemukan kecurangan pada Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
JK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan

JK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan

JK kembali mengajak pihak-pihak keberatan dengan hasil Pemilu 2024 menempuh jalur konstitusional.

Baca Selengkapnya
Namanya Diseret di Sidang Sengketa Pilpres, Budi Waseso Bantah Dicopot dari Dirut Bulog karena Tolak Bansos

Namanya Diseret di Sidang Sengketa Pilpres, Budi Waseso Bantah Dicopot dari Dirut Bulog karena Tolak Bansos

Budi Waseso atau Buwas menanggapi soal namanya disebut dalam Sidang Sengketa Hasil Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Selengkapnya