Merdeka.com - Pemerintah Filipina telah memberikan kesempatan kepada TNI melakukan operasi militer, buat membebaskan WNI diduga ditawan kelompok Abu Sayyaf. Menurut pengamat pertahanan dari Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Muhadjir Effendy, sangat disayangkan jika kesempatan diberikan tidak dimanfaatkan secara baik.

Menurut Muhadjir, jika ulah Abu Sayyaf tidak bisa ditoleransi, maka harus diambil langkah tegas karena menyangkut wibawa negara Indonesia. Apalagi penyanderaan telah berlangsung secara berulang. Jika tidak, dikhawatirkan pemerintah malah dianggap remeh oleh Abu Sayyaf.

"Kita diberi kesempatan melakukan operasi ke wilayah Filipina, tetapi kita tidak memanfaatkan secara baik. Kita dianggap tidak serius atau dianggap takut dengan keberadaan Abu Sayyaf. Harus tegas, kalau tidak akan menjadi bulan-bulanan," kata Muhadjir usai menjadi pembicara Tadarus Pemikiran Islam, di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Jumat (1/7)

Meski begitu, menurut Muhadjir keputusan ada di tangan pemerintah. Muhadjir khawatir pemerintah justru dijadikan bulan-bulanan jangka panjang oleh Abu Sayyaf. Cara penyanderaan akan digunakan buat mendapatkan uang tebusan.

"Mau mengambil sikap tegas atau masih mengharap diplomasi atau menunggu belah kasihan dari Abu Sayyaf, terserah pada pemerintah Indonesia," ujar mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu.

Abu Sayyaf, kata Muhadjir, sudah menjelma menjadi gerombolan yang tidak bisa dikategorikan sebagai pejuang. Mereka bahkan berseberangan dengan kelompok-kelompok perlawanan Islam di selatan Filipina yang lain, seperti MILF (Moro Islamic Liberation Front) maupun MNLF (Moro National Liberation Front). Jika Abu Sayyaf sedang butuh uang, cara yang digunakan tidak lain dengan merompak atau menyandera.

"Abu Sayyaf pernah mendeklarasikan kepada ISIS, tapi itu menurut saya tidak sungguh-sungguh. Hanya mendompleng ketenaran saja, agar beken dan eksistensinya diakui dunia," ucap Muhadjir.

Menurut Muhadjir, kekuatan Abu Sayyaf sekarang semakin menyusut, termasuk dalam keanggotaan. Meski begitu, mereka seolah sulit ditumpas.

"Masalahnya pemerintah Filipina tidak pernah merasa serius menghadapi Abu Sayyaf. Karena dipandang tidak memiliki ancaman riil bagi kepentingan rezim Filipina," lanjut Muhadjir.

Menurut Muhadjir, hal itu berbeda dengan sikap pemerintah Filipina terhadap MNLF dan MILF. Filipina masih mau berunding dan memberikan wilayah otonomi buat mereka. Kalau Sedangkan Abu Sayyaf hanyalah sempalan tetapi mereka menguasai perlintasan laut.