Indeks Demokrasi Indonesia turun, pemerintah targetkan perbaikan dengan konsolidasi

Merdeka.com - Pemerintah menanggapi serius mengenai turunnya indeks demokrasi Indonesia (IDI). Pasalnya, pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 70.09, di mana sebelumnya pada 2015 sebesar 72.82.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, dengan hasil itu pemerintah melakukan konsolidasi demokrasi pada tahun mendatang guna memperoleh kepercayaan publik.

"Perlu usaha keras pemimpin serta WNI untuk membangun budaya politik demokratis, agar penguatan demokrasi yang kita peroleh (70,09) dapat ditingkatkan" katanya saat peluncuran dan sosialisasi Indeks Demokrasi Indonesia di Hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, Selasa (5/12).

Adapun IDI diukur dari tiga aspek demokrasi yakni Kebebasan sipil (Civil Liberty), hak-hak politik (Political Rights), dan Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institution of Democracy).

Sementara, metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data, review surat kabar lokal, review dokumen (Perda, Pergub, dll), focus discussion group dan wawancara mendalam. IDI 2016 mencapai angka 70,09 dalam skala 0 sampai 100.

Dengan rincian IDI 2016, kebebasan sipil turun 3,85 poin (dari 80,30 menjadi 76,45), hak-hak politik turun 0,52 poin (dari 70,63 menjadi 70,11), dan lembaga-lembaga demokrasi turun 4,82 poin (dari 66,87 menjadi 62,05).

Tjahjo mengatakan, terjadi perubahan yang fluktuatif meski penurunan tiap provinsi tidak terjadi linier. Penurunan paling curam terjadi di Provinsi DKI Jakarta yang turun 14,47 poin, dari 85,32 pada 2015 menjadi 70,85 di 2016. Posisi kedua dipegang Provinsi Sumatera Barat yang turun 13,05 poin dari 67,46 pada 2015 menjadi 54,41.

Dia mengungkapkan, hasil IDI ini menjadi barometer bagi pemerintah untuk memonitor dan memastikan demokrasi dalam lintasan. IDI tersebut bermanfaat untuk melihat faktor penyebab dan memberikan jawaban. Kemudian pemerintah bisa menyusun perencanaan pembangunan di bidang politik, hukum dan keamanan.

"Hal terpenting yaitu memonitor dinamika dan fluktuasi, memahami faktor-faktor penyebab, serta membuat kebijakan yang menjawab persoalan," jelas politisi PDIP ini.

Sementara itu pemerintah, juga memberikan penghargaan terhadap 10 provinsi yang mendapatkan predikat IDI terbaik. Capaian IDI 'Baik' diperoleh DIY, NTT, Kepulauan Bangka Belitung, dan Sumatera Selatan. Capaian kenaikan IDI di atas 10 poin, Maluku dan Maluku Utara. Capaian Aspek Kebebasan Sipil tertinggi, Kalimantan Utara, Bali dan Sulawesi Utara.