Ilmuwan ini kritik Jokowi-JK tak bisa cegah impor garam dan kedelai
Merdeka.com - Ilmuwan Ninok Leksono mengkritisi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) - Jusuf Kalla (JK). Dia menyayangkan di usia 70 tahun kemerdekaan Indonesia, pemerintah masih melakukan impor secara besar.
"Sudah 70 tahun merdeka yang katanya menjadi bangsa pembelajar, tapi alih-alih makin hari kita merasakan impor yang besar," kata Ninok dalam diskusi bertajuk 'Membaca 70 Tahun Indonesia', Jakarta, Sabtu (15/8).
Bukan tanpa alasan hal itu disampaikan Ninok. Wartawan senior ini mencontohkan pemerintah yang masih mengandalkan impor dari negara lain. Di antaranya, garam dan kedelai padahal dengan sumber daya alam yang tinggi, Indonesia mampu memanfaatkan kekayaan alam tersebut.
Oleh karenanya, Ninok berharap pemerintah mau mengedepankan kemandirian. Sebab dengan begitu negara Indonesia tidak akan diremehkan oleh negara lain.
"Itu yang harus kita dorong, agar Indonesia jauh lebih kuat dari yang sekarang,seperti yang dicita-citakan bapak pendiri," tandas Ninok.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi bersyukur karena pelaksanaan pemilihan umum 2024 berjalan lancar. Jokowi menargetkan arus modal masuk dan investasi kembali masuk ke Indonesia.
Baca SelengkapnyaIstana menegaskan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak terganggu dengan munculnya wacana pemakzulan Jokowi.
Baca SelengkapnyaPihak Istana masih menunggu pembuktian atas tuduhan yang disampaikan persidangan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi menilai Indonesia berpeluang besar untuk menjadi negara maju dan keluar dari jebakan pendapatan kelas menengah
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi, setiap daerah harus menonjolkan keunggulan yang dimiliki agar setiap daerah memiliki perbedaan.
Baca SelengkapnyaSaksi dari Bawaslu, Nur Kholiq mengklaim tidak menemukan pelanggaran Pemilu saat Jokowi bagi-bagi bansos di Jateng.
Baca SelengkapnyaCak Imin mengaku sudah berkali-kali mengingatkan Presiden Jokowi untuk tidak berpihak meskipun anaknya Gibran maju Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca Selengkapnya