Ignatius minta Demokrat tanggung jawab kasus Hambalang
Merdeka.com - Politisi Partai Demokrat, Ignatius Mulyono mengatakan kasus korupsi proyek pusat olahraga di Hambalang, Jawa Barat, dipastikan berpengaruh pada Partai Demokrat. Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR ini pun berharap seluruh kader Demokrat yang terlibat untuk sama-sama bertanggung jawab.
"Mari bertanggung jawab, supaya apa yang menimpa Partai Demokrat segera berakhir. Agar badai cepat berakhir," kata Ignatius kepada wartawan di kompleks Parlemen DPR, Jakarta, Rabu (4/7).
Tidak hanya persoalan sertifikat tanah Hambalang yang penting, lebih dari itu Ignatius mengatakan ada juga proses penggelembungan dana pembelian alat-alat yang mencapai Rp 2.5 triliun pada 2010. Padahal, dalam APBN 2010, pemerintah bersama DPR telah menyepakati penggunaan dana penyelesaian gedung senilai Rp 125 miliar.
"Yang jadi masalah adalah anggaran Rp 125 miliar dibintangi, sehingga menjadi Rp 2.5 triliun," terangnya.
Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum pagi ini kembali menjalani pemeriksaan di KPK terkait kasus Hambalang. Anas dianggap mengetahui kasus korupsi yang melibatkan mantan bendahara umum partainya M Nazaruddin.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Muhadjir mengatakan sumber dana bantuan sosial yang dibagikan Presiden Jokowi berada di luar alokasi dana untuk bansos dan beras.
Baca SelengkapnyaTimnas Anies-Muhaimin (AMIN) memberikan pendampingan hukum bagi juru bicaranya Indra Charismiadji, yang ditangkap Kejaksaan
Baca SelengkapnyaPenambahan anggaran ini diperlukan seiring meningkatnya jumlah petani calon penerima pupuk subsidi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Politikus Partai Gerindra, Dedi Mulyadi, kesal mengetahui pembangunan jembatan di Desa Cijunti, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta, diganggu preman.
Baca SelengkapnyaKetiga jembatan merupakan bagian dari 37 jembatan Callender Hamilton di Pulau Jawa yang usianya sudah tua.
Baca SelengkapnyaMenko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi panggilan sebagai saksi oleh MK dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca SelengkapnyaMenteri Keuangan Sri Mulyani menilai menuju target tersebut bukan perkara gampang.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut, perubahan iklim membuat gagal panen.
Baca Selengkapnya