Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

IDI setuju cukai tembakau untuk bantu kurangi defisit BPJS

IDI setuju cukai tembakau untuk bantu kurangi defisit BPJS BPJS. ©2014 merdeka.com/imam buhori

Merdeka.com - Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menghadap Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta pada Senin (24/9). Sejumlah hal dibahas dalam pertemuan ini, satu di antaranya adalah mengenai defisit keuangan BPJS Kesehatan.

"‎Untuk itu kami memberikan jalan keluar, kami mengharapkan JKN ini berjalan dengan baik dan sukses. Tentunya kata kunci ke depan adalah perubahan yang harus dicapai dengan cepat, diperlukan transformasi," kata Ketua Umum PB Ikatan Dokter Indonesia (‎IDI), Ilham Oetama Marsis di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/9).

Solusi yang diberikan IDI adalah dengan segera menerbitkan Peraturan Presiden (Prespres) tentang pemanfaatan cukai tembakau untuk program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

‎"Itu ide awal kami yang sampaikan," jelasnya.

Kemudian yang kedua, kata Ilham, adalah dengan menyesuaikan iuran bagi peserta JKN non penerima bantuan iuran (PBI).

‎"Dengan premi yang sama dengan masyarakat biasa, ini mengakibatkan missmatch dalam pembayaran. Apalagi kalau seandainya yang dicakup lebih banyak adalah PBI sekarang ini, dan collecting premi pada non PBI enggak berjalan baik, maka defisit semakin banyak," terang Ilham.

Adanya usulan dari IDI tersebut, menurut Ilham, Jokowi berjanji akan mencari jalan keluar mengatasi masalah tersebut.

"Saya katakan 'jangan hanya masyarakat yang tersenyum, kami dokter juga ingin ikut tersenyum'. Beliau tertawa mendengar kata-kata saya dan akan mencarikan jalan keluar sebaik-baiknya," tandas Ilham.

Reporter: Hanz JimenezSumber: Liputan6.com

(mdk/fik)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Tak Libatkan Kementerian ESDM, Pemprov DKI Diam-Diam Naikkan Pajak BBM

Tak Libatkan Kementerian ESDM, Pemprov DKI Diam-Diam Naikkan Pajak BBM

Kenaikan pajak BBM non subsidi sebesar 10 persen untuk kendaraan pribadi, dan 50 persen untuk kendaraan umum dari kendaraan pribadi meninggalkan tiga catatan.

Baca Selengkapnya
Ramai Isu Pemprov DKI Cabut KJMU, Begini Penjelasan Heru Budi

Ramai Isu Pemprov DKI Cabut KJMU, Begini Penjelasan Heru Budi

Bantuan sosial biaya pendidikan bersifat selektif dan tidak terus-menerus.

Baca Selengkapnya
Temui Buruh, Cak Imin Janji Tidak Ada Undang-Undang Simsalabim Jika Menang Pilpres 2024

Temui Buruh, Cak Imin Janji Tidak Ada Undang-Undang Simsalabim Jika Menang Pilpres 2024

Kebijakan diputuskan sesuai dengan aspirasi publik.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pemindahan ASN ke IKN Diundur, Ini Alasan MenPANRB

Pemindahan ASN ke IKN Diundur, Ini Alasan MenPANRB

Pemindahan ASN ke IKN Diundur, Ini Alasan MenPANRB

Baca Selengkapnya
Cak Imin Klaim Belum Ada Lobi dan Tawaran Jabatan agar PKB Tak Ikut Hak Angket Pemilu 2024

Cak Imin Klaim Belum Ada Lobi dan Tawaran Jabatan agar PKB Tak Ikut Hak Angket Pemilu 2024

Cak Imin mengungkapkan belum ada lobi dan tawaran dari pemerintah atau paslon Prabowo-Gibran untuk menolak hak angket kecurangan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat

Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat

PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni

Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.

Baca Selengkapnya
Dapat Izin dari Pemerintah, Bulog Bebas Impor Beras Sepanjang 2024

Dapat Izin dari Pemerintah, Bulog Bebas Impor Beras Sepanjang 2024

Bulog janji penugasan impor beras akan dikelola dengan baik untuk menjaga stabilitas harga beras di pasaran di pasaran.

Baca Selengkapnya
Cak Imin Janjikan Pesantren Hingga Sekolah Bebas PBB

Cak Imin Janjikan Pesantren Hingga Sekolah Bebas PBB

Pemerintah diminta menjadikan guru ngaji sebagai prioritas negara.

Baca Selengkapnya