ICW sebut pengadaan UPS adalah proyek last minutes

Merdeka.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkapkan hasil penelusuran kegiatan 'dana siluman' Pemprov DKI Jakarta tahun yang tercantum dalam APBD 2014. ICW menemukan sejumlah indikasi program bermasalah selain Uninterruptible Power Supply (UPS) yang telah dibongkar oleh Gubernur Basuki Tjahaja Purnama.

Program Manager Divisi Monitoring Analisa Anggaran ICW Firdaus Ilyas mengatakan, dana anggaran pengadaan UPS dan alat lainnya di Dinas Pendidikan DKI ditentukan pada saat-saat akhir sebelum ketuk palu pengesahan APBD 2014 dilakukan. "Pengadaan UPS memang proyek last minutes," kata Firdaus saat diskusi pemaparan Hasil Temuan Sementara Kecurangan Proyek Lelang Pemprov DKI di Kantor ICW, Kalibata, Jakarta, Senin (9/3).

Menurut dia, realisasi program peningkatan sarana dan prasarana pendidikan DKI Jakarta TA 2014 ada sejumlah program bermasalah. Di antaranya adalah pengadaan UPS, Scanner dan Printer 3D, Collaboration Active Classroom (CAC), Digital Education Classroom, dan lain-lain.

"Kesimpulannya, jadi dalam APBD DKI pada Dinas dan Sudin Pendidikan terdapat alokasi anggaran sebesar Rp 2,068 triliun dengan nilai realisasi hanya setengahnya, Rp 1,194 triliun. Lalu realisasi kegiatan yang diduga siluman itu ada 454 paket kegiatan," ujarnya.

Dia menambahkan, realisasi pengadaan sarana dan prasarana pendidikan DKI selama TA 2014 sangat janggal. Sebab, anggaran yang diajukan sangat tak wajar.

"Di luar UPS, ada pengadaan banyak gadget semacam tablet terintegrasi workspace, lalu ada i-multimedia connect system untuk SMA. Khusus untuk scanner dan printer 3D, itu alat-alat canggih yang nilai anggarannya fantastis tapi harga di pasar sebenarnya tidak sebesar yang dicantumkan di anggaran," tutupnya.