Merdeka.com - Koordinator monitoring analisa anggaran Indonesia Corruption Watch (ICW) Firdaus Ilyas mengatakan, pembahasan APBD rawan terjadi penyimpangan baik legislatif maupun eksekutif. Terlebih, menurut dia, mereka yang dipilih menjadi eksekutif dan legislatif dibantu oleh pengusaha-pengusaha lokal.

"APBD di parlemen ruang bagi-bagi jatah melalui penyusupan. Sementara bagi gubernur ataupun bupati, pembahasan APBD bisa menjadi ajang balas budi terhadap para penyandang dana yang mendukungnya semasa kampanye. Caranya dengan memilih mereka sebagai pelaksana proyek yang diadakan pemda/pemprov," kata Firdaus di Kantor ICW, Jakarta, Senin (9/3).

"Sama-sama ada peluang terlibat, kalau di parlemen bagi-bagi, tapi untuk kepala daerah bisa jadi panggung balas jasa," imbuhnya.

Sementara di kesempatan yang sama, Febri Hendri AA koordinator divisi montioring pelayanan publik mengharapkan Presiden Joko Widodo menerapkan sistem e-budgeting untuk mengontrol APBD. Selain itu, e-catalog juga diterapkan di seluruh daerah Indonesia.

"Kalau Jokowi masih komitmen pemberantasan korupsi. Maka berani tidak Jokowi terapkan e-budgeting untuk seluruh Indonesia kayak di Surabaya," kata Febri.