Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

ICW minta KPK gali fakta hukum lain kasus e-KTP terkait SetNov

ICW minta KPK gali fakta hukum lain kasus e-KTP terkait SetNov Jubir KPK Febri Diansyah. ©2017 Merdeka.com/Anisatuh Umah

Merdeka.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan hilangnya nama Setya Novanto alias SetNov dalam putusan sidang Tipikor Irman dan Sugiharto tidak berarti apa-apa. Peneliti ICW Divisi Hukum dan Monitoring Peradila, Aradila Caesar mengatakan terkait Komisi Yudisial (KY) yang akan memeriksa pengadilan tentu dirasa hal yang wajar.

"KY tentu mempunyai kewenangan dalam hal melakukan investigasi putusan pengadilan, tapi yang paling penting bagi saya adalah harus ada kerjasama antara KY dengan Mahkamah Konstitusi (MK) jangan sampai putusan-putusan rekomendasi yang dikeluarkan KY nantinya dipatahkan oleh MA," kata Aradila seusai konferensi pers di Kantor Sekretariatan ICW, Jakarta, Minggu(13/8).

Aradila sebut, menghilangnya nama SetNov dalam putusan pengadilan, bukan akhir segalanya. Dia berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggali fakta hukum lain terkait SetNov.

"Tentu ada fakta-fakta hukum lain yang bisa digali oleh KPK, bukan berarti tidak ada nama Setnov dalam putusan pengadilan berarti tidak ada keterlibatan Setnov," katanya.

Aradila menjelaskan hal ini bisa dijadikan tambahan amunisi untuk KPK dalam konteks penuntutan pengadilan Tipikor. "Kalau ada (nama Setnov) lebih memudahkan KPK, tapi kalau tidak ada bukan berarti setnov tidak bisa dijerat. Ada fakta-fakta lain yang bisa dijadikan KPK untuk menjerat Setnov," jelasnya.

Aradila juga menambahkan nama Setnov sudah termasuk tersangka Tipikor e-KTP maka cepat atau lambat dia akan masuk dalam persidangan. "Nama Novanto (Setnov) kan sekarang sudah jadi tersangka artinya akan dalam proses menuju penuntutan, akan masuk dalam persidangan," pungkasnya.

(mdk/ded)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
ICW dan KontraS Surati KPU Minta Buka Anggaran Sirekap dan Sikadeka
ICW dan KontraS Surati KPU Minta Buka Anggaran Sirekap dan Sikadeka

Mereka menilai sistem Sikadeka KPU pun memiliki masalah serupa.

Baca Selengkapnya
IPW Laporkan Ganjar Pranowo dan Eks Dirut Bank Jateng ke KPK Atas Dugaan Gratifikasi
IPW Laporkan Ganjar Pranowo dan Eks Dirut Bank Jateng ke KPK Atas Dugaan Gratifikasi

Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri membenarkan laporan aduan masyarakat IPW

Baca Selengkapnya
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
ICW Desak Jokowi Tunda Kepres Pemberhentian Firli Bahuri dari Ketua KPK
ICW Desak Jokowi Tunda Kepres Pemberhentian Firli Bahuri dari Ketua KPK

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana meminta Jokowi menundanya hingga Dewan Pengawas KPK menyelesaikan sidang dugaan tiga pelanggaran etik Firli Bahuri.

Baca Selengkapnya
KPK Periksa IRT Usut Kasus Bupati Sidoarjo Potong Dana Insentif ASN
KPK Periksa IRT Usut Kasus Bupati Sidoarjo Potong Dana Insentif ASN

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan Kasubag Umum dan Kepegawaian BPPD Siska Wati sebagai tersangka korupsi pemotongan dana insentif ASN Sidoarjo

Baca Selengkapnya
Mengintip Persiapan Pencoblosan Pemilu di Perbatasan Indonesia-Papua Nugini
Mengintip Persiapan Pencoblosan Pemilu di Perbatasan Indonesia-Papua Nugini

Penduduk di Perbatasan Skouw RI-PNG ada suku dari berbagai daerah di Indonesia.

Baca Selengkapnya
KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Jadi Tersangka TPPU
KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Jadi Tersangka TPPU

Hanya saja Ali enggan untuk membeberkan sejumlah aset yang telah disita tersebut.

Baca Selengkapnya
Dewas KPK Terima 149 Laporan Sepanjang Tahun 2023
Dewas KPK Terima 149 Laporan Sepanjang Tahun 2023

Dari 62 laporan dugaan pelanggaran kode etik yang diterima Dewas KPK, sebanyak enam laporan telah ditindaklanjuti karena bukti atau alasan yang cukup.

Baca Selengkapnya
PKS soal Putusan DKPP: Rakyat Tentu Tidak Ingin Orang yang Dipilih Bermasalah Etika
PKS soal Putusan DKPP: Rakyat Tentu Tidak Ingin Orang yang Dipilih Bermasalah Etika

Dia meminta harus bisa dihentikan dan tidak menjadi tren.

Baca Selengkapnya