ICW minta Jokowi tak jadikan UN sebagai kendaraan politik

Merdeka.com - Koordinator Divisi Investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri mendukung pemerintah menghentikan Ujian Nasional (UN). Namun, Febri meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menjadikan penghentian UN sebagai kendaraan politik dalam menjalankan roda pemerintahan.

"Setiap ganti menteri ganti kebijakan. Padahal UN bisa dimoratorium sejak 2005. Jadi secara hukum UN tidak dikenal. Baru Mendikbud sekarang menghapus UN, ini ego politik penguasa sekarang," kata Febri di Kantor ICW, Jalan Kalibata Timur, IVD Nomor 6, Jakarta Selatan, Minggu (4/12).

"Jokowi harus tegas bahwa UN bukan kendaraan politiknya," tegas Febri.

Dia menambahkan, rencana pergantian UN menjadi Ujian Sekolah Berbasis Nasional (USBN) sudah bagus. Dengan catatan, kualitas guru di masing-masing sekolah harus ditingkatkan.

Dengan pergantian itu, diyakini bisa meminimalisir tingkat kecurangan guru di sekolah-sekolah dalam memberikan bocoran jawaban kepada siswa saat ujian berlangsung.

"Pemerintah harus meningkatkan kualitas guru untuk bisa mengevaluasi murid," ujar Febri.

Febri juga mengusulkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai terlibat dalam pendidikan nasional guna menciptakan pelajar anti korupsi. Langkah yang perlu dilakukan yakni membuat program pendidikan anti korupsi di semua jenjang pendidikan di Tanah Air.

"KPK harus berusaha membuat sekolah anti korupsi," pungkasnya.