ICW desak Jokowi tanggung jawab, jangan diam soal konflik KPK-Polri
Merdeka.com - Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan, mendesak Presiden Joko Widodo jangan cuma berpangku tangan terkait penangkapan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bambang Widjojanto, oleh Bareskrim Polri. Sebab menurut dia, justru Jokowi yang menggulirkan masalah ini.
"Ini bola panas dari Presiden, Presiden harus bertanggung jawab," kata Ade kepada awak media di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (23/1).
Menurut Ade, kemelut ini berawal dari pencalonan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan oleh Jokowi. Padahal menurut dia, KPK sudah mewanti Jokowi supaya jangan memilih Komjen Budi lantaran bermasalah. Dia mengatakan, sebagai pihak yang memicu hal ini, mendesak supaya Jokowi ikut memberikan solusi.
"Mau kami Jokowi setelah melempar bola tidak berpangku tangan, ikut mengawal, memastikan agar KPK bisa bekerja dengan baik dalam proses penegakan hukum. Polisi kan bosnya presiden," ujar Ade.
Siang ini puluhan pegiat antikorupsi menamakan diri Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi menggelar aksi unjuk rasa di pelataran Gedung KPK. Mereka mendesak supaya KPK segera menahan Komjen Budi, mendesak Polri membebaskan Bambang Widjojanto, dan mendesak Jokowi memberikan solusi.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana meminta Jokowi menundanya hingga Dewan Pengawas KPK menyelesaikan sidang dugaan tiga pelanggaran etik Firli Bahuri.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menilai Pilpres 2024 lebih adem dibanding tahun 2014 dan 2019.
Baca SelengkapnyaAlasannya, AWK sedang menggugat BK ke PTUN terkait pemacetannya sebagai anggota DPD.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Istana menegaskan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak terganggu dengan munculnya wacana pemakzulan Jokowi.
Baca SelengkapnyaKetua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaKoordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut, desas-desas Jokowi akan menjadi ketum parpol sudah lama digulirkan.
Baca SelengkapnyaPresiden akhirnya buka suara terkait polemik pemberian bansos beras kemasan 10 kg di tahun politik.
Baca SelengkapnyaHasto juga menyebut pemberian suatu pangkat terkadang bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan
Baca Selengkapnya