Merdeka.com - Pemerintah secara resmi mengusulkan pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) lantaran dianggap bertentangan dengan Pancasila. Pihak HTI langsung beraksi menolak usulan pembubaran tersebut.

Juru Bicara HTI, Ismail Yusanto mengatakan apa yang dilakukan pemerintah tidak memiliki dasar sama sekali mengingat HTI yang sudah berdiri 20 tahun lebih itu berbadan hukum.

"Menolak keras rencana pembubaran tersebut. HTI itu adalah organisasi legal berbadan hukum perkumpulan dengan nomor AHU-0000258.60.80.2014 tertanggal 2 Juli 2014," kata Ismail saat menyampaikan konferensi pers di kantor DPP Hizbut Tahrir Indonesia, Selasa (9/5).

Lebih lanjut, dia menuturkan bahwa selama 20 tahun lebih HTI berdiri tidak ada kasus hukum yang menyeret HTI. Bahkan dia mengatakan kelompok dakwah ini sempat mendapat penghargaan sebagai pengunjuk rasa paling damai.

"Bagaimana bisa (dibubarkan) bahkan kita kalau menyuarakan suara kita itu paling damai, bahkan sempat dapat penghargaan," kata dia.

Diketahui, Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Wiranto menyampaikan pernyataan resmi niatan pemerintah untuk membubarkan HTI, Senin (8/5).

"Mencermati berbagai pertimbangkan serta menyerap aspirasi masyarakat, pemerintah perlu mengambil langkah langkah hukum secara tegas untuk membubarkan HTI," kata Wiranto.

"Selama ini aktifitas HTI telah menimbulkan benturan di masyarakat yang mengancam keamanan dan ketertiban serta keutuhan NKRI sehingga pembubaran menjadi langkah yang diambil," imbuhnya.