HM. Prasetyo: Jaksa Agung Jabatan Politis
Merdeka.com - Mantan Jaksa Agung, HM Prasetyo memberikan petuah kepada ST Burhanuddin, orang yang dipilih Presiden Joko Widodo untuk menggantikan posisinya sebagai Jaksa Agung pada periode 2019-2024.
Dia menekankan, Jaksa Agung bukan sekadar jabatan publik tapi juga jabatan politis. Dia menjelaskan perbedaan jabatan publik dengan jabatan politis.
"Kepada pak Bur saya pesankan. Pejabat publik rasanya kita bisa tempuh melalui jalur birokrasi ketika prestasinya baik. Tapi jabatan politis suka tidak suka setidaknya kita harus ada komunikasi politik," ucap HM Prasetyo, Senin (28/10).
Prasetyo berkaca pada pengalamannya sendiri. Dia mengakui berjuang melalui mesin partai.
"Itu saya akui secara terbuka tidak saya tutupkan. Tapi ketika saya dipilih jadi Jaksa Agung saya diberhentikan dari partai saya," ucap dia.
Prasetyo menyebut, tidak ada satu pun Jaksa Agung yang tidak didukung oleh partai politik. Lantas dia membeberkan satu persatu mantan Jaksa Agung.
"Apakah itu pak Baharuddin Lopa, Pak Basrief, Pak Hendarman, apakah Pak Abdul Rahman Saleh. Semua pasti ada dukungan partai politik dan menjadi anggota partai politik. Jadi Pak Bur saya pikir tidak perlu kita terlalu kecil hati," ujar HM Prasetyo.
Dia berpesan agar Jaksa Agung yang baru menjaga kebersamaan, kesatuan dan persatuan di korps Adhyaksa.
"Kalau dalam perjalanan nanti banyak komentar, bahkan caci maki dijadikan pil, vitamin untuk menyehatkan kita," ucap dia.
Reporter: Ady AnugrahadiSumber: Liputan6.com
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anak tokoh nasional dianggap 'akrab' dengan Megawati sejak usia 5 tahun sampai sukses menjadi kepala daerah. Siapa sosok yang dimaksud?
Baca SelengkapnyaWajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaPrabowo menyebut Megawati memiliki jasa besar dalam membuat landasan kebijakan perekonomian, landasan ideologi, dan landasan politik bangsa.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Menurut Sangap, Sangap, berbagi jatah kekuasaan dengan lawan politik bukanlah solusi memajukan dan mensejaherakan rakyat.
Baca SelengkapnyaAHY mendukung Prabowo Subianto menarik sejumlah partai politik di luar koalisi masuk ke dalam kabinetnya.
Baca SelengkapnyaMenurut Hasto, sebagai kader punya tanggung jawab dalam menjaga kemurnian suara rakyat.
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi, setiap daerah harus menonjolkan keunggulan yang dimiliki agar setiap daerah memiliki perbedaan.
Baca SelengkapnyaBurhanuddin menegaskan, menjadi seorang jaksa pun tidak boleh sembarangan dalam berpenampilan.
Baca SelengkapnyaDemokrat akan konsisten pada saat partainya berada di luar pemerintahan atau menjadi partai yang oposisi.
Baca Selengkapnya