Hikmahanto: Pemerintah AS harus segera klarifikasi insiden penolakan Panglima TNI

Merdeka.com - Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyayangkan insiden Panglima TNI ditolak masuk ke Ameriksa Serikat. Dia meminta pemerintahan AS menjelaskan dan memberikan klarifikasi dengan jelas apa yang terjadi sebenarnya.

"Meski Duta Besar AS di Indonesia sudah menyampaikan permintaan maaf dan Panglima TNI dapat melakukan perjalanan, namun klarifikasi dari Pemerintah AS atas insiden penolakan perlu disampaikan," ujar Hikmahanto Juwana, demikian dikutip dari Antara, Senin (23/10).

Menurutnya, ada tiga alasan untuk ini. Pertama perlu diketahui secara jelas alasan penolakan tidak saja oleh pemerintah, namun juga oleh publik di Indonesia karena ini akan mempengaruhi hubungan Indonesia-AS.

"Kedua, tanpa klarifikasi maka akan ada spekulasi di kalangan masyarakat dan media di Indonesia atas apa yang menjadi alasan bagi penolakan," ujar dia.

Spekulasi dapat berkembang secara liar di media sosial dan tidak terbendung, sehingga ini dapat memunculkan persepsi negatif publik Indonesia terhadap AS khususnya Pemerintahan Donald Trump.

"Ketiga, mengingat Indonesia akan segera memasuki tahun politik maka spekulasi penolakan bila tidak diklarifikasi akan berdampak besar terhadap siapa pun yang akan muncul sebagai calon presiden dan wakilnya," ujar dia.

Pemerintah AS bisa dianggap oleh publik di Indonesia hendak melakukan intervensi terhadap proses ini.

"Dampak terbesar adalah pada Presiden Jokowi bila hendak maju kembali. Oleh karenanya Pemerintah AS perlu segera mengklarifikasi sebelum spekulasi di media sosial menjadi tidak dapat terbendung," ujar Hikmahanto.

Panglima sedianya akan menghadiri acara Chiefs of Defense Conference on Country Violent Extremist Organization (VEOs) yang akan dilaksanakan tanggal 23 hingga 24 Oktober 2017 di Washington DC. Kehadiran Panglima, resmi atas undangan Pangab Amerika Serikat Jenderal Joseph F. Durford, Jr.

"Jenderal TNI Gatot Nurmantyo beserta isteri dan delegasi telah mengurus visa dan administrasi lainnya untuk persiapan keberangkatan, kemudian pada Sabtu 21 Oktober 2017, Panglima TNI siap berangkat menggunakan maskapai penerbangan Emirates, namun beberapa saat sebelum keberangkatan ada pemberitahuan dari maskapai penerbangan bahwa Panglima TNI beserta delegasi tidak boleh memasuki wilayah AS oleh US Custom and Border Protection," kata Kapuspen TNI Mayjen TNI Wuryanto di Mabes TNI Cilangkap.