Hendak padamkan kebakaran lahan di Kalbar, aparat diadang warga

Merdeka.com - Upaya pemadaman kebakaran lahan dilakukan aparat gabungan Polri, TNI, dan Manggala Agni di kawasan Parit Skodim, Kalimantan Barat, Sabtu (26/3), mendapat perlawanan warga. Sebabnya, beredar isu liar di tengah masyarakat aparat bakal menangkap pelaku pembakar lahan.

Tim terpadu aparat gabungan itu berjumlah 52 orang. Terdiri dari 28 polisi, 13 TNI, tujuh orang Manggala Agni, serta empat relawan. Mereka ke lokasi menggunakan kendaraan roda dua dan roda empat.

"Tim tengah berjalan menuju ke Parit Skodim, diadang sekitar 30 orang warga yang sebelumnya sedang membakar lahan," kata Kepala Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Polda Kalbar, Kombes Pol Suhadi SW, kepada wartawan di Pontianak, Minggu (27/3).

Negosiasi aparat gabungan dengan warga berjalan alot. Pemahaman yang diberikan petugas kepada warga akhirnya bisa diterima. Misi utama petugas adalah melakukan upaya pemadaman, bukan menangkap warga.

"Sempat bersitegang. Warga mengatakan, 'kenapa membakar lahan dua hektare dilarang?' Lantas apa solusi pemerintah agar warga tidak membakar lahan untuk mengelola lahan mereka sendiri," ujar Suhadi.

Aparat gabungan padamkan kebakaran lahan di Kalbar ©2016 merdeka.com/nur aditya

"Kita berikan pemahaman, bahwa apa yang dilakukan warga itu (membakar lahan) merugikan banyak pihak. Dengan begitu, kita kembali ke posko, meminta bantuan tenaga dan peralatan pemadaman," tambah Suhadi.

Suhadi mengatakan, saat itu mereka menjelaskan jalan keluarnya adalah pemanfaatan teknologi Trichoderma, yang bisa mengubah ranting dan rumput busuk menjadi pupuk. Dengan demikian mereka tidak harus membakar lahan.

"Karena yang ahli di bidang itu adalah Dinas Pertanian, kami putuskan akan menemui kembali petani nanti, soal solusi pengolahan lahan yang ramah lingkungan," ucap Suhadi.

Hanya saja, lanjut Suhadi, ketua kelompok tani di daerah itu, Saiman, yang membawahi 300 penggarap lahan, menyatakan bakal membawa persoalan itu ke DPRD Kubu Raya. Menurut dia, dua pemilik lahan juga diinterogasi aparat gabungan, dan menyatakan dalam bukti tertulis tidak akan lagi memanfaatkan warga membakar lahan.

"Kesulitan terbesar adalah sulitnya lokasi yang akan dijangkau, sarana pemadaman yang minim, dan juga minimnya rekayasa teknologi pertanian kepada para petani," tutup Suhadi.