Hasyim Muzadi minta jemaah haji percayakan soal visa pada Menag

Merdeka.com - Proses pemberangkatan para calon jemaah haji Indonesia mengalami kesemrawutan. Banyak di antara para jemaah yang terancam penundaan akibat visa yang tidak kunjung keluar dari Kerajaan Arab Saudi.

KH Hasyim Muzadi selaku Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) meminta masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada Menteri Agama (Menag) untuk menyelesaikan permasalahannya. Karena pengurusan jemaah haji adalah salah satu persoalan besar yang harus dipecahkan bangsa Indonesia.

"Alhamdulillah Menteri Agama masih tanggung jawab, bayangkan sekian ribu jemaah yang harus diurusi. Ini masalahnya sedang di selesaikan," kata Hasyim Muzadi di Kampus Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang, Senin (31/9).

"Karena kapasitas apartemennya yang overload, jadi memang harus disiapkan lebih matang, penginapannya dan lain sebagainya," katanya.

Pelaksanaan haji sendiri memang menjadi pekerjaan rutin kementerian agama, namun tahun ini mengalami persoalan sehingga menimbulkan semrawutan. Hasyim sendiri membantah adanya pihak yang bermain atau mencari untung sehingga menghambat kelancaran jemaah.

"Tidak lah, tapi kan permainan ada di mana-mana, persoalannya bagaimana kapasitas diperbesar karena overload saja," katanya.

Sebelumnya, Menteri Agama Lukman Hakim Syaifudin Kamis (28/8) di Malang mengungkapkan kalau 155.200 visa masih bermasalah.

Cara pengurusan visa yang berbeda dengan tahun lalu, membuat para jemaah terancam tertunda keberangkatannya. Hal itu akibat proses terintegrasi yang diterapkan Kerajaan Saudi pada setiap jemaah.

"Sebelumnya data yang dibutuhkan untuk pembuatan visa hanya data-data standar. Namun tahun ini banyak mengalami perubahan. Data yang diminta tidak nama, alamat dan nomor paspor, akan tetapi maskapainya, hotel yang digunakan, penyedia jasa katering, transportasi darat yang digunakan dan lain-lain," kata Menag.

Data itu harus terinput dan terintegrasi dalam sistem yang bernama E-Haj dan ini baru tahun ini diperlakukan. Tidak hanya Indonesia, negara lain juga mengalami dampak serupa. (mdk/hhw)