Hasil supervisi KPK-BPKP, kinerja pemda belum optimal

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengumumkan hasil kerjasama supervisi kedua lembaga selama setahun. Kerjasama antarkedua lembaga itu meliputi supervisi perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa serta pelayanan publik.

Hasilnya, kedua lembaga itu menemukan belum maksimalnya kinerja Pemerintah Daerah (Pemda). Di antaranya, APBD tidak tepat waktu dan dokumen rencana strategi keuangan tidak dipakai dalam penyusunan APBD.

"Kita temukan tidak tepat waktu, tidak terkait prioritas, dan dokumen banyak yang tidak dipakai di dalam penyusunan APBD tadi," ujar Kepala BPKP Mardiasmo, saat menggelar jumpa pers bersama pimpinan KPK Adnan Pandu Praja, di KPK, Rabu (13/2).

Kemudian, Mardiasmo mengatakan dalam perencanaan penganggaran keuangan daerah belum maksimal. Harusnya, menurut Mardiasmo, perencanaan penganggaran masih bisa digali pada sektor yang lain yakni sektor alam.

"Pendapatan hasil daerah masih banyak potensi yang bisa digali. Jadi tidak hanya expenditure saja yang kita liat," ujar Mardiasmo.

Kemudian, Mardiasmo mengatakan perencanaan pengadaan barang dan jasa juga belum memadai. "Unit sifatnya masih ad hoc dan diisi oleh para SDM yang tidak memiliki sertifikat," ujarnya.

Untuk mengatasi hal ini, Mardiasmo akan menindaklanjuti dengan melaporkan hasil temuannya di beberapa daerah. Hasil temuan ini meliputi 33 provinsi dan 32 kota/kabupaten seluruh Indonesia.

"Hasilnya ini akan kami serahkan ke seluruh penggunanya, termasuk gubernur, bupati walikota maupun kementerian yang terkait juga. Karena ini juga sudah kami sampaikan ke presiden dan pak wapres dan seluruh menteri dalam raker yang dipimpin presiden," imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja menuturkan kerjasama ini guna meningkatkan sistem pencegahan untuk mencegah tindak pidana korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa KPK tidak hanya mengusut di penindakan, melainkan juga di tingkat pencegahan.

"KPK tidak hanya menindak tapi memperbaiki sistem," ujarnya.