Hasil Riset Setara Institut, Kota Depok Urutan Buncit Sebagai Kota Toleran

Merdeka.com - Kota Depok, Jawa Barat menempatkan urutan terakhir dalam riset studi sebagai kota toleran, dimana kota yang terkenal dengan hasil buah belimbing harus menempati posisi terbawah yakni ke-94 dalam indeks kota toleran (IKT) yang dirilis Setara Institut.

Direktur Eksekutif Setara Institut, Ismail Hasani mengatakan jika masalah utama yang menempatkan Depok dalam urutan terakhir adanya produk hukum yang diskriminatif. Semisal, dia mencontohkan Wali Kota Depok yang dinilai tidak terbuka dengan keberagaman.

"Jadi bisa bayangkan atas dasar perintah wali kota, enggak ada angin enggak ada hujan, tiba-tiba sebuah masjid disegel begitu, ini kan problem. Jadi bukan hanya di level aturan yang itu bobotnya 20 persen, tapi juga tindakan politik walikota yang tidak toleran," kata Ismail kepada wartawan di Jakarta, Rabu (30/3).

Menurutnya, apa yang terjadi di Kota Depok kerap kali berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh para pemerintah kota di kota-kota lain khususnya kota yang masuk dalam peringkat 10 indeks kota toleran.

"Jadi lawan dari pemimpin-pemimpin yang toleran adalah pemimpin-pemimpin yang intoleransi. Dan itu terjadi di Depok, kita bisa melihat bagaimana tidak terbukanya kepala daerah Depok terhadap kemajemukan," papar Ismail.

Selain itu, Ismail juga menilai jika dalam 20 tahun ke belakang Kota Depok mengalami satu proses penyeragaman yang serius atas nama agama dan moralitas yang terjadi di lingkungannya.

"Jadi di Depok warna religiusitas agama which is Islam itu sangat dominan mewarnai banyak ruang-ruang publik, mewarnai bahkan sektor-sektor properti, kita bisa simak Perumahan Islami dan sebagainya. Itu bagian dari proses segregasi yang dipicu oleh kepemimpinan politik di tingkat lokal," tuturnya.

"Jadi dengan berat hati memang dari semua variabel yang kita catat, ya bisa menyelamatkan Depok hanya masyarakat sipil, ada sejumlah elemen-elemen masyarakat sipil yang mendorong promosi toleransi tapi itu tidak bisa membantu pada variabel produk hukum daerah, RPJMD, dan kepemimpinan politiknya," lanjutnya.

Riset yang dilakukan SETARA Institut mempertimbangkan empat variabel dengan delapan indikator sebagai tolak ukur berbasis paradigma hak konstitusional warga sesuai hak asasi manusia (HAM).

Variabel pertama adalah regulasi pemerintah dengan indikator RPJMD dan kebijakan diskriminatif. Selanjutnya adalah tindakan nyata dengan indikator pernyataan dan tindakan nyata pemerintah kota.

Kemudian, variabel ketiga Regulasi Sosial mencakup indikator peristiwa intoleransi dan dinamika masyarakat sipil. Dan variabel keempat Demografi Sosial- Agama meliputi indikator heterogenitas dan inklusi sosial.