Hariman: Pemberian gelar pahlawan jangan ada unsur politis
Merdeka.com - Seorang pahlawan sudah sepatutnya menjadi contoh bagi orang lain. Predikat yang dimilikinya sudah pasti tidak mudah didapatkan. Melalui perjuangan yang tidak pernah pudar, mereka menginginkan agar kehidupan orang banyak lebih baik lagi.
Beberapa waktu lalu, Indonesia sempat dihebohkan dengan permintaan agar mantan Presiden Soeharto diberi gelar pahlawan nasional. Tidak hanya beliau, beberapa pemimpin negeri ini pun banyak yang mengajukan kepada pemerintah untuk dijadikan pahlawan.
Menanggapi itu, mantan aktivis Malari Hariman Siregar menilai sosok pahlawan itu memang sangat dibutuhkan. Tetapi, menurutnya, penilaian sebagai pahlawan itu seharusnya timbul dari perasaan.
"Pahlawan itu kita butuhkan, apapun definisi itu pahlawan itu sesuai perasaan kita," ujarnya saat diskusi 'Siapkah Kita Jadi Pahlawan?' di rumah makan kawasan Condet, Jakarta Timur, Kamis (7/11).
Mengenai permintaan mantan pemimpin negara yang ingin diakui sebagai pahlawan, menurut Hariman, sebaiknya tidak ada unsur politik di dalamnya. Dia juga menganggap penilaian yang diberikan pasti tidak fair.
"Harus menunggu waktu. Penilaiannya hanyalah waktu, jangan sampai ini dipolitisir," tegasnya.
Ketika ditanya apakah dirinya setuju terhadap pemberian predikat pahlawan kepada setiap mantan pemimpin negara. "Kalau gue pasti enggak setuju," pungkasnya.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Suhartoyo meminta semua pihak untuk hadir dan mendengrkan kesaksian dari empat menteri terkait.
Baca SelengkapnyaPotret lawas Presiden SBY saat hadir di Hari Pramuka beberapa tahun lalu sempat mencuri perhatian, terlebih ada sosok Presiden Jokowi yang menerima penghargaan.
Baca SelengkapnyaPrabowo menyatakan bahwa julukan ini merupakan suatu kehormatan baginya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Siapapun yang dipanggil oleh MK dalam persidangan nanti disebutnya wajib untuk hadir.
Baca SelengkapnyaMenurut Airlangga, berkampanye juga merupakan hak konstitusional seorang presiden.
Baca SelengkapnyaTidak cukup waktu untuk melakukan pemakzulan Jokowi sebelum Pilpres 2024 diselenggarakan.
Baca Selengkapnya"Kita jalankan konstitusi itu dengan aturan yang ada. Silahkan saja aspirasi disampaikan," kata Puan
Baca SelengkapnyaPrabowo menekankan bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin yang jujur dan tak bisa disogok.
Baca Selengkapnya