Hari Pers Dunia, jurnalis Bandung 'sentil' polisi soal intimidasi

Merdeka.com - Puluhan awak media tergabung dalam Solidaritas Jurnalis Bandung menggelar aksi di Taman Vanda, Jalan Merdeka, Bandung. Mereka memperingati Hari Kebebasan Pers Internasional (World Press Freedom) setiap 3 Mei.

Peserta aksi berasal dari Pewarta Foto Indonesia (PFI), Wartawan Foto Bandung (WFB) dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bandung. Wartawan peserta aksi terdiri dari wartawan media cetak, online, televisi, dan wartawan foto.

Mereka mengusung berbagai poster dan spanduk berisi pesan tuntutan untuk menegakkan kebebasan pers dan berekspresi.

Dalam aksi yang dimulai pukul 09.00 WIB itu, perwakilan dari PFI, WFB dan AJI Bandung menyampaikan orasinya di taman, berseberangan dengan Markas Polrestabes Bandung dan Kantor Wali Kota Bandung.

Orasi ditujukan kepada kepolisian, khususnya Satuan Brimob Polda Jabar, yang saat kerusuhan Lapas Banceuy, Sabtu (23/4) lalu, diduga mengintimidasi dan mengancam seorang jurnalis foto, Bambang Prasetyo alias Ibeng. Dalam orasinya, Ketua WFB, Djuli Pamungkas mengatakan, wartawan bertugas menyampaikan fakta dan informasi yang benar.

"Keluarga kami, Ibeng, mendapat perlakuan tak menyenangkan. Rekan Bapak (polisi) mengintimidasi dan mengancam Ibeng. Hari-hari tak lagi cerah jika tidak ada kebebasan," kata Djuli.

Djuli juga menyerukan, ada tiga beban dihadapi wartawan saat meliput di lapangan. Yaitu tugas menyampaikan kebenaran kepada publik, keselamatan keluarga dan anak, hingga terkadang bertaruh nyawa.

Sekretaris AJI Bandung, Tri Joko Heriadi, membeberkan sejumlah kasus pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi terjadi di Kota Bandung belakangan ini. Antara lain upaya pembatalan pementasan teater Tan Malaka di IFI Bandung.

Lakon itu akhirnya bisa dipentaskan setelah Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, menjamin pementasan. Setelah adanya jaminan itu, aparat kepolisian baru berjaga-jaga. Namun, langkah Pemerintah Kota Bandung maupun kepolisian dianggap terlambat. Tri menyatakan, seharusnya tugas pemerintah daerah dan kepolisian mencegah, sebelum terjadi pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi.

"Peran pemerintah dan polisi sebagai aparat hukum harus menjamin kebebasan berekspresi setiap warga negara, termasuk jurnalis," kata Tri.

Aksi berlangsung damai itu ditutup dengan pembacaan tujuh poin pernyataan sikap. Mereka mengutuk segala tindakan kekerasan terhadap jurnalis, lembaga, atau pribadi yang menyampaikan ekspresinya.

Kedua, menuntut penghentian kekerasan terhadap jurnalis oleh semua pihak. Ketiga, Kepolisian Daerah Jawa Barat diminta segera mengklarifikasi dan mencabut ancaman serta intimidasi terhadap jurnalis, oleh anggota Brigade Mobil bertugas saat kerusuhan Lapas Banceuy.

Keempat, menghentikan impunitas dan mengusut tuntas kasus kekerasan yang terjadi pada jurnalis. Kelima, melindungi dan melayani segenap warga negara hendak memperoleh informasi dan menyampaikan ekspresinya, lewat berbagai media selama tidak bertentangan dengan dasar negara.

Publik diminta selalu memberikan kritik terhadap media massa, dengan mengacu pada undang-undang pers. Terakhir, seluruh jurnalis diminta selalu menjunjung dan menerapkan kode etik dalam menjalankan tugasnya.