Hari ini, Komisi I DPR rapat dengan Facebook Indonesia bahas kebocoran data
Merdeka.com - Komisi I DPR hari ini (17/4) akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan manajemen Facebook Indonesia. Rapat itu sebelumnya pernah ditunda karena manajemen Facebook masih harus menghadiri konferensi di Amerika Serikat.
"Jadi, udah lengkap. Kemarin pihak Facebook udah kirim bahan," kata Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari saat dihubungi, Selasa (17/4).
Abdul Kharis menjelaskan, dalam rapat nantinya DPR akan memperdalam beberapa kasus. Termasuk masalah jebolnya satu juta data pengguna Facebook Indonesia.
"Iya (bahas kasus), mereka akan kami minta presentasi dulu. Terbuka nanti rapatnya," ungkapnya.
Setelah rapat dengan manajemen Facebook, DPR berharap mendapat gambaran terkait dampak bocornya data pengguna Facebook di Indonesia. Kemudian dipikirkan penanganan selanjutnya.
"Dapat gambaran dan risiko dari bocornya data ini. Baru buat tindak lanjutnya. Karena kan kami belum bisa ukur seberapa jauh sebenarnya," ucapnya.
Sebelumnya, Kepala Teknologi Facebook Mike Schroepfer mengungkapkan sekitar 87 juta data pengguna media sosial buatan Mark Zuckerberg itu dibocorkan ke Cambridge Analytica. Dari angka itu, ada sekitar sejuta data Facebooker Indonesia yang bocor ke lembaga riset asal Inggris itu.
(mdk/rzk)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Jokowi menekankan pentingnya Undang-Undang Perampasan Aset. Namun, belum ada kejelasan mengenai kelanjutan pembahasan RUU ini di DPR.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan pemerintah telah mendesak agar RUU tersebut segera diketok di DPR
Baca SelengkapnyaSurpres tersebut akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR RI.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Ganjar menyebut, dirinya hanya membutuhkan jawaban.
Baca SelengkapnyaDPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyampaikan kenaikan jumlah penerima bantuan untuk alokasi mulai awal tahun 2024 sebesar 8% dari data penerima sebelumnya.
Baca SelengkapnyaIndonesia tak pernah setuju tindakan kekerasan dalam bentuk apapun
Baca SelengkapnyaHasto justru menyindir soal konstitusi dan demokrasi yang dirampas.
Baca SelengkapnyaAkibatnya, kebocoran infomasi kerap membuat gagal operasi tangkap tangan (OTT).
Baca Selengkapnya