Harga diri direndahkan, SDA tuntut KPK ganti rugi Rp 1 triliun
Merdeka.com - Suryadharma Ali dalam gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, menuntut Komisi Pemberantasan Korupsi mengganti kerugian sebesar Rp 1 triliun karena telah menetapkan dirinya sebagai tersangka.
"Memohon hakim menghukum termohon (KPK) untuk mengganti kerugian sebesar Rp 1 triliun atas penetapan tersangka yang menyebabkan kerugian," kata kuasa hukum Suryadharma, Humphrey R Djemat di persidangan, Selasa (31/3).
Kuasa hukum lainnya, Johnson Panjaitan saat sidang diskors mengatakan, alasan tuntutan Suryadharma sebesar Rp 1 triliun karena penetapan tersangka oleh KPK sangat merugikan kliennya sewaktu menjadi Menteri Agama.
"Kenapa tuntutannya sebesar Rp 1 triliun, karena menyangkut harga diri, ini yang diurus antara umat dengan Tuhan. Semua dilakukan KPK saat Pak Suryadharma sedang berprestasi, baik di internal Kementerian Agama maupun dalam penyelenggaraan haji," kata Johnson.
Menurut dia, penetapan tersangka Suryadharma tidak hanya merugikan kliennya secara pribadi, namun dalam hal lain. "Karena itu sangat merugikan tidak hanya secara pribadi, tapi juga keluarga, kementerian dan efeknya sebagai tokoh masyarakat," kata dia.
Suryadharma juga memohon kepada hakim melalui praperadilan untuk menyatakan surat perintah dimulainya penyidikan (sprindik) nomor Sprin.Dik-27/01/05/2014 dan Sprin.Dik-27A/01/12/2014 tidak sah dan tidak berdasar atas hukum.
Selain itu ia juga memohon menyatakan tidak sah penetapan tersangka, proses penyidikan, dan tindakan lebih lanjut yang dilakukan KPK terkait penyidikan tersebut.
Dalam materi gugatannya, Suryadharma mempermasalahkan kewenangan KPK dalam menangani tindak pidana korupsi sesuai Pasal 11 huruf a Undang-Undang KPK.
Kuasa hukum berpendapat, KPK tidak memenuhi syarat menangani kasus Suryadharma karena belum menemukan kerugian negara paling sedikit Rp1 miliar dari kasus SDA. Selain itu kuasa hukum juga beranggapan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan haji tahun 2010-2013 tidak menjadi perhatian masyarakat.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi mengungkapkan bahwa urusan pemerintah dalam mengelola pangan untuk 270 juta penduduk Indonesia bukan hal yang mudah.
Baca SelengkapnyaJokowi menjelaskan kenaikan harga beras tidak hanya terjadi di Indonesia, namun seluruh dunia.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi menyebut, perubahan iklim membuat gagal panen.
Baca SelengkapnyaTernyata Alami Penipuan 100 juta, Berikut fakta-fakta SitI Badriah. Simak selengkapnya dibawah ini!
Baca SelengkapnyaBelakangan ini harga beras melambung tinggi, masyarakat semakin tercekik usai kenaikan yang signifikan.
Baca SelengkapnyaPara menteri diminta untuk menjaga harga pangan jelang Idul Fitri.
Baca SelengkapnyaAksi pelaku itu diduga disebabkan emosi dan tidak terima ditegur pengurus pesantren karena merokok saat jam puasa.
Baca SelengkapnyaBantuan tersebut sebagai upaya menghadapi kenaikan harga beras.
Baca Selengkapnya