Halangi petugas KPK, PKS seperti partai preman
Merdeka.com - Puluhan kader dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menghalangi para penyidik KPK yang hendak menyita mobil milik mantan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq yang diparkir di Gedung DPP PKS, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu. Hal ini dinilai sebagai tindakan arogan dan melawan penegakan hukum.
Pengamat politik Boni Hargens mengatakan, tindakan menghalang-halangi penyitaan yang akan dilakukan KPK cermin bahwa PKS tidak siap dalam berdemokrasi. Sebab, PKS dirasa tidak menghargai penegakan hukum.
"PKS tidak siap berdemokrasi, bagaimana menghargai penegakan hukum," jelas Boni di sela-sela diskusi 'Hitam Putih Capres 2014' di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis (9/5).
Boni Hargens menambahkan, aksi puluhan kader dan simpatisan PKS juga menunjukkan bahwa partai berideologi islam itu bergaya preman. Menurutnya, sangat tidak pantas jika PKS bertindak melawan penegak hukum.
"Itu kan gaya preman, tidak pantas PKS buat begitu," tutur dia.
Seharusnya, tambah dia, partai yang diketuai oleh Anis Matta itu bertindak sesuai dengan aturan hukum. Ikhlas mengikuti proses penegakan hukum yang hendak dilakukan KPK.
"Seharusnya ikhlas mengikuti proses hukum," tandasnya.
Diketahui, pada Selasa (7/5) puluhan orang merangsek ke kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan untuk menghalangi penyidik KPK yang akan melakukan penyitaan terhadap mobil tersangka kasus korupsi kuota impor daging, Luthfi Hasan Ishaaq yang terparkir di kantor DPP.
Untuk menghindari konflik, akhirnya penyidik KPK gagal melakukan eksekusi dan hanya memberikan garis polisi di sekitar mobil Luthfi.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PKB dan PKS telah sepakat menghadapi pasca-Pilpres dengan bersatu untuk hadapi tantangan yang kian besar.
Baca SelengkapnyaTidak menutup kemungkinan juga beredar di wilayah lain, ataupun dialami pihak lain dengan modus berbeda.
Baca SelengkapnyaPosisi PKS di pemerintahan bakal diputuskan lewat Musyawarah Majelis Syuro PKS.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Anies juga memuji konsistensi PKS. Dia menyebut PKS tidak hanya siap menjadi bagian pemerintah. Melainkan juga siap menjadi oposisi.
Baca SelengkapnyaHal itu diungkapkan Dewan Pengawas KPK saat menggelar sidang putusan etik 15 pegawai kluster kelima kasus pungli di rutan KPK.
Baca SelengkapnyaKPK ingatkan pasangan Prabowo-Gibran dalam hal memperkuat KPK
Baca SelengkapnyaDKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca SelengkapnyaPermintaan maaf tersebut dibacakan langsung oleh para pegawai yang dijatuhi sanksi berat oleh Dewan Pengawas (Dewas) KPK.
Baca SelengkapnyaPresiden PKS Ahmad Syaikhu menambahkan, digulirkannya hak angket tersebut karena ingin meluruskan proses demokrasi.
Baca Selengkapnya