Hakim Tipikor tolak cabut hak politik Romi Herton

Merdeka.com - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menolak tuntutan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta pencabutan hak dipilih atau memilih terdakwa Wali Kota Palembang nonaktif Romi Herton dalam politik.

Salah satu majelis hakim yakni, Alexander Marwata menilai tuntutan Jaksa KPK tidak jelas. Sehingga menurut dia permintaan itu tidak perlu dikabulkan.

"Tentang (pencabutan) hak untuk memilih dan dipilih tidak sependapat. Karena penuntut umum tidak jelas mengenai hak memilih dan dipilih apa yang dicabut," kata Alexander saat membacakan amar putusan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (9/3).

Alexander menilai pencabutan hak memilih dan dipilih tidak tepat. Pasalnya, setiap warga negara memiliki hak dalam berpolitik. "Hak itu adalah hak yang dimiliki oleh setiap warga negara," jelas dia.

Kuasa hukum Romi, Sira Prayuna menanggapi hal itu. Dia menganggap tuntutan pencabutan hak politik yang dilayangkan Jaksa KPK sangat berlebihan.

"Dalam declaration of human rights dan hak sipil dan politik secara jelas di situ dijamin hak individu yang melekat pada diri seseorang dan tidak dicabut hak politiknya," ucap Sira usai persidangan.

Sebelumnya, Jaksa KPK meminta majelis hakim untuk mencabut hak memilih dan dipilih. "Menghukum terdakwa satu Romi Herton dengan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih pada pemilihan," kata Jaksa KPK Pulung Rinandoro saat membacakan amar tuntutan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (12/2).

Sebelumnya, majelis hakim Pengadilan Tipikor menjatuhkan vonis atau putusan kepada Walikota Palembang nonaktif, Romi Herton beserta istrinya, Masyito. Kepada Romi, hakim memvonis 6 tahun penjara serta denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan. Sementara untuk Masyito, hakim memvonis 4 tahun penjara serta denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan.

"Mengadili, menyatakan terdakwa satu, Romi Herton dan terdakwa dua, Masyito terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," kata Ketua Majelis Hakim Muhlis.