Hakim paparkan bukti uang suap Anggoro kepada MS Kaban

Merdeka.com - Majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, memaparkan secara gamblang penerimaan suap mantan Menteri Kehutanan, Malam Sambat Kaban, dalam kasus dugaan suap proyek revitalisasi Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) di Departemen Kehutanan pada 2006 sampai 2008. Menurut Jaksa Andi Suharlis, Ketua Umum Partai Bulan Bintang itu lima kali meminta uang kepada mantan Direktur PT Masaro Radiokom, Anggoro Widjojo, dengan jumlah USD 45 ribu, Rp 50 juta, dan SGD 40 ribu sebagai imbalan persetujuan memenangkan perusahaan itu dalam proyek SKRT.

Hal itu tercantum dalam amar putusan Anggoro. Hakim Anggota Ibnu mengatakan, Anggoro terbukti memberikan uang USD 15 ribu kepada Kaban pada 6 Agustus 2007. Duit itu diberikan sebagai imbalan karena DPR telah menyetujui Rancangan Pagu Bagian Anggaran Program Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan senilai Rp 4,2 triliun yang diajukan oleh Departemen Kehutanan.

"Saat itu terdakwa menerima SMS dari Kaban mengatakan, 'Skrg (sekarang) merapat sj (saja) ke rmh (rumah) dinas, kalau sempat bgks (bungkus) rapi 15 ribu.'," kata Hakim Anggota Ibnu saat membacakan amar putusan Anggoro, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (2/7).

Keesokan harinya, Anggoro membeli valuta asing USD 15 ribu, lantas dia berikan duit itu langsung kepada Kaban di rumah dinas menteri kehutanan, di Jalan Denpasar Raya nomor 15, Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Tak sampai di situ, pada 16 Agustus 2007 kembali memberikan uang sebesar USD 10 ribu atas permintaan Kaban.

"Ada permintaan Kaban melalui telepon mengatakan, 'ini agak emergency, bisa kirim 10.000? Seperti kemarin, bungkus kecil aja, kirim ke rumah sekitar jam 8 gitu.'," lanjut Hakim Ibnu.

Setelah menerima telepon itu, Anggoro lantas membeli valas USD 10 ribu. Duit itu kemudian diantar oleh Direktur Keuangan PT Masaro Radiokom sekaligus anak Anggoro, David Angkawijaya, ke rumah dinas menteri kehutanan.

Kemudian, lanjut Hakim Ibnu, pada 13 Februari 2008, Anggoro mengontak sopir Kaban, Muhammad Yusuf, lewat telepon dan mengatakan menanyakan ihwal permintaan uang dari Kaban. Anggoro lantas memerintahkan sopirnya, Isdriatmoko, menyampaikan uang USD 20 ribu ke rumah dinas menteri kehutanan. Duit itu diterima oleh Yusuf.

"Terdakwa memastikan uang tersebut sampai kepada Kaban dengan mengirim pesan singkat kepada Yusuf berisi, 'Titipannya jangan lupa laporkan ke Bapak ya pak, kelihatannya mungkin Bapak mau kirim ke seseorang.' Dijawab Yusuf, 'Siap...udah sy (saya) laporkan dan beliau sudah ambil." ucap Hakim Ibnu.

Tak sampai di situ, lanjut Hakim Ibnu, pada 25 Februari 2008 Kaban kembali meminta uang kepada Anggoro. Kaban mengirim pesan singkat kepada Anggoro dan meminta cek perjalanan (traveller cheque) sebesar Rp 50 juta.

Demi memenuhi permintaan sang pejabat, Anggoro lantas menarik uang Rp 50 juta di Bank Permata dan dibelikan cek perjalanan, lantas memerintahkan sopirnya, Isdriatmoko, mengantar cek perjalanan itu dan langsung menyerahkannya kepada Kaban di Gedung Manggala Wana Bhakti Departemen Kehutanan Republik Indonesia.

Permintaan uang terakhir dari Kaban kepada Anggoro adalah pada 28 Maret 2008. Saat itu, Kaban mengirim pesan singkat kepada Anggoro yang isinya, 'Apakah jam 19 dpt (dapat) didrop 40 ribu sin (Dolar Singapura)?' Anggoro lantas membalas pesan itu dan sempat mengontak sopir Kaban, Yusuf, guna memastikan lokasi penyerahan. Setelah Yusuf membalas supaya duit itu dikirim ke rumah dinas, Anggoro lantas membeli valutas asing SGD 40 ribu dan pergi ke rumah dinas menteri kehutanan. Uang itu diserahkan langsung kepada Kaban.

"Terdakwa terbukti memberikan sejumlah uang kepada saksi M.S. Kaban, pejabat Kementerian Kehutanan, dan dua buah elevator," kata Hakim Ibnu.

Menurut Hakim Ibnu, di persidangan Anggoro boleh saja menyangkal memberi apapun kepada Kaban. Tetapi menurut dia, penyangkalan tanpa alasan patut dengan jelas mengungkap perbuatan Anggoro telah jelas memberi uang dan barang kepada Kaban.

"Penyangkalan tersebut haruslah dikesampingkan," ujar Hakim Ibnu.