Hakim Nuril yang peras pengacara dihukum non-palu 2 tahun

Merdeka.com - Sidang Majelis Kehormatan Hakim (MKH) menjatuhkan sanksi terhadap Ketua Pengadilan Negeri (PN) Pangkalan Bun Nuril Huda berupa non-palu selama 2 tahun. Majelis hakim menyatakan Nuril terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim dengan menerima uang sebesar Rp 20 juta dari pengacara.

"Menyatakan hakim terlapor telah terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Menjatuhkan sanksi berat berupa hakim non-palu selama 2 tahun," ujar Ketua MKH Eman Suparman membacakan amar putusan dalam sidang di Gedung Mahkamah Agung (MA) Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu (6/3).

Sanksi yang dijatuhkan terbilang lebih ringan dari rekomendasi yang diberikan Komisi Yudisial (KY) berupa pemberhentian dengan hak pensiun. Ini karena majelis hakim menilai Nuril belum memiliki catatan pelanggaran disiplin selama menjadi hakim.

Atas dasar itu, majelis hakim menilai Nuril harus menjalani pembinaan di bawah pengawasan MA.

"Mengingat hakim terlapor belum pernah melakukan pelanggaran disiplin, maka majelis hakim menilai hakim pelapor dapat dikembalikan kepada MA untuk menjalani pembinaan," ujar anggota MKH Suparman Marzuki.

Terkait dengan putusan ini, Hakim Nuril menyatakan menerima sanksi yang dijatuhkan. Dia pun menyerahkan nasibnya pada kebijakan MA

"Semua tergantung pimpinan," terang Nuril usai persidangan.

Sebelumnya, KY menerima laporan yang menyatakan hakim Nuril Huda meminta sejumlah uang sebesar Rp 20 juta kepada pengacara. Hal itu dilakukan karena Hakim Nuril mendapat instruksi dari Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah untuk mencari dana guna peresmian gedung Pengadilan Tipikor Palangkaraya.