Merdeka.com - Jaksa penuntut umum KPK menghadirkan Setya Novanto sebagai saksi dalam sidang dugaan turut membantu tindak pidana suap pengerjaan proyek PLTU Riau-1 oleh bekas Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir. Tidak banyak hal teknis yang didalami oleh jaksa ataupun penuntut umum dari keterangan Novanto kecuali pertemuan yang melibatkan Sofyan dengan bekas Ketua DPR itu.

Novanto mengaku ada dua kali pertemuan antara dirinya dengan Sofyan, Johannes Budisutrisno Kotjo, dan Eni Maulani Saragih. Tiap kali pertemuan, mereka membahas kelanjutan proyek pembangkit listrik yang dikerjakan perusahaan Kotjo, Blackgold Natural Resources dan Samantaka Batubara.

Meski tidak dominan, jaksa dan penasihat hukum sesekali menyinggung hal teknis terkait proyek listrik tersebut yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

Soesilo Aribowo, kuasa hukum Sofyan, mendapat kesempatan mengajukan pertanyaan kepada Novanto yang lebih sering dijawab tidak tahu.

Ketua majelis hakim, Hariono kemudian menyelak dengan mengingatkan agar seluruh pihak fokus dengan perbuatan yang didakwakan kepada Sofyan Basir.

"Kami ingatkan baik kepada penasihat hukum dan JPU, coba proyek ini sudah benar gitu yah udah enggak perlu lagi bahas. Coba fokus dengan apa yang didakwa kan oleh terdakwa saja," ucap Hakim Hariono saat memimpin sidang Senin lalu.

Sebab, dalam surat dakwaan Sofyan Basir, jaksa mendakwa mantan Dirut BRI ikut membantu perbuatan Eni Maulani Saragih, bekas Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, dan Idrus Marham.

Bahkan, berdasarkan dakwaan jaksa, Sofyan sudah teken dokumen Power Purchased Agreement (PPA) PLTU Riau-1 kendati rangkaian negosiasi harga dan masa pemeliharaan belum selesai.

Penandatanganan dokumen dilakukan pada 29 September 2017, dengan tujuan untuk mempercepat proses kesepakatan akhir proyek PLTU MT. RIAU-1 antara PT PJBI dengan BNR, Ltd dan CHEC, Ltd. Proses ini mendahului penandatanganan LOI.

Selain itu, dokumen PPA mencantumkan tanggal maju yaitu tanggal 6 Oktober 2017, padahal LOI No.1958/ DAN.02.04/ DITDAN-2/ 2017 perihal Letter of Intent (LOI) for the Development or Riau-1 MM CFSPP (2x300 MW) IPP Project baru ditandatangani oleh Supangkat Iwan Santoso selaku Direktur Pengadaan Strategis 2 PLN dan Dwi Hartono selaku perwakilan perusahaan konsorsium pada tanggal 17 Januari 2018 dengan menggunakan tanggal mundur, back date, yaitu tertanggal 6 Oktober 2017, yang diantaranya berisi masa kontrak 25 tahun dengan tarif dasar USD 5,4916 per kWh, dan segera membentuk perusahaan proyek yang akan menjadi pihak penjual berdasarkan PPA.

Atas perbuatannya, Sofyan Basir didakwa melanggar Pasal 12 a atau Pasal 11 juncto Pasal 15 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 56 ke-2 KUHP.