Hadapi Pilkada dan Pilpres, Dewan Pers minta media tak berpolitik
Merdeka.com - Dewan Pers mengeluarkan imbauan untuk seluruh media dan wartawan di Indonesia menjelang Pilkada serentak dan Pilpres 2019 mendatang. Mereka meminta agar media dan wartawan tak ikut berpolitik.
Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo menegaskan wartawan bukan bagian dari tim sukses, atau permainan politik dalam Pilkada dan Pilpres.
"Anda seharusnya jadi wasit. Jadi pengawas. Berita-berita yang anda buat itu harus seobyektif mungkin," kata Yosep dalam imbauannya, Senin (5/3).
Dewan Pers meminta wartawan yang menjadi Timses atau menjadi caleg mengajukan cuti. Atau lebih terhomat jika mengundurkan diri.
"Wartawan bekerja untuk kepentingan publik. Begitu nyaleg dia bekerja demi kepentingan partai, bukan lagi untuk kepentingan publik," kata Yosep.
Dewan Pers juga menegaskan akan mencabut status wartawan utama bagi pimpinan redaksi yang ketahuan tak netral.
Selain itu Dewan Pers juga meminta kepada petinggi partai politik yang memiliki media baik TV maupun yang lain untuk tak mempengaruhi independensi wartawan di ruang redaksi.
"Anda melakukan pelanggaran hukum dan etika jika itu terjadi," tegas Dewan Pers.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jenderal Bintang Empat tersebut pun mewanti-wanti pentingnya menjaga kerukunan dan perdamaian selama proses pemilu.
Baca SelengkapnyaPengawasan media sosial menjadi salah satu hal yang didalami oleh Bawaslu.
Baca SelengkapnyaKaesang berharap pers Indonesia semakin independen dalam mengedukasi masyarakat dengan beragam pemberitaan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi juga memuji sejumlah peralatan media yang diklaim tercanggih yang terpasang di dalamnya.
Baca SelengkapnyaHasto Sengketa Pilpres di Momen Hari Kartini: Semoga MK Ketuk Palu Emas, Bukan Palu Godam
Baca SelengkapnyaMelalui akun media sosialnya, Kapolri menyebut NU menjadi salah satu pilar bangsa dalam mengisi kemerdekaan
Baca SelengkapnyaPDIP akan mencermati terlebih dahulu dinamika politik yang ada jelang hari pencoblosan 14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaPer hari ini delapan hakim konstitusi sudah mulai mengagendakan RPH.
Baca SelengkapnyaKepolisian mengingatkan kepada warga agar tetap menjaga persatuan selama Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya