Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Gus Nuril ingatkan MUI cuma ormas, jangan bikin fatwa berujung makar

Gus Nuril ingatkan MUI cuma ormas, jangan bikin fatwa berujung makar Gus Nuril. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Pimpinan Pondok Pesantren Soko Tunggal KH Nuril Arifin Husein menerima kedatangan Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut dua Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di Cipinang, Rawamangun, Jakarta Timur, Senin (9/1) kemarin. Dalam pertemuan tersebut, KH Nuril Arifin Husein atau biasa disapa Gus Nuril menyinggung Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang belakangan membuat fatwa saat kasus Ahok muncul ke permukaan.

Menurut Gus Nuril, MUI bukan merupakan lembaga negara. Maka, lanjut Gus Nuril, MUI tidak jauh berbeda dengan organisasi masyarakat (ormas) lainnya. Gus Nuril mengungkapkan, MUI tidak bisa memaksakan fatwanya kepada seluruh masyarakat Indonesia secara umum dan warga DKI Jakarta secara sempit. Sebab jika fatwa mereka resmi dan diakui negara maka harus mendapat persetujuan dari Kementerian Agama.

"MUI itu hanya sekadar ormas. Ormas saja, kalau misalnya itu menjadi fatwa resmi negara harus melalui dan direstui Departemen Agama. Lah, itu lembaga negara namanya," kata Gus Nuril di kawasan Cipinang, Rawamangun, Jakarta Timur.

Gus Nuril menuturkan, fatwa yang berujung adanya gerakan pengawal keputusan tersebut bisa dianggap sebagai makar. Sebab pada akhirnya, fatwa yang seharusnya tidak mengikat menjadi hukum positif.

"MUI harus hati-hati kalau dia mengeluarkan fatwa yang diperkuat gerakan pengawal MUI, sehingga seolah-olah fatwa MUI menjadi hukum positif MUI sadar atau tidak sadar telah makar," kata murid Gus Nur tersebut.

Fatwa yang dikeluarkan MUI, lanjut dia, hanya diperuntukkan kepada pengikutnya. Sehingga tidak ada kewajiban untuk memaksa umat lain memegang teguh fatwa tersebut.

"Fatwa itu hanya diikuti oleh pengikutnya. MUI itu rakyatnya siapa? Emang sudah ada pemilihan umum atau referendum didukung rakyat Indonesia? Kan enggak. Enggak punya rakyat kok mau punya tentara sendiri, kan enggak boleh," terangnya.

Dia menjelaskan, sebenarnya fatwa yang lebih sahih ada di PBNU dan Muhammadiyah. "Karena fatwa MUI tidak mengikat di negeri ini, lebih sahih fatwa PBNU, atau Muhammadiyah," tutupnya.

(mdk/ded)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Penjelasan Ustaz Abdul Somad soal Menggosok Gigi di Bulan Puasa, Ternyata Begini Aturannya

Penjelasan Ustaz Abdul Somad soal Menggosok Gigi di Bulan Puasa, Ternyata Begini Aturannya

Setelah tergelincirnya matahari atau waktu zawal, beberapa ulama berpendapat bahwa menyikat gigi menjadi makruh.

Baca Selengkapnya
PBNU Dukung Wacana Pilpres Satu Putaran: Bisa Hemat Anggaran dan Pas Ramadan Khusyuk Ibadah

PBNU Dukung Wacana Pilpres Satu Putaran: Bisa Hemat Anggaran dan Pas Ramadan Khusyuk Ibadah

Gus Ipul menyebut Pilpresย 2024 satu putaran bisa mendukung kekhusyukan umat Islam dalam menjalankan ibadah padaย Ramadan 1445 Hijriah.

Baca Selengkapnya
Peran Besar Gus Miftah Meyakinkan Ulama Jatim untuk Prabowo-Gibran

Peran Besar Gus Miftah Meyakinkan Ulama Jatim untuk Prabowo-Gibran

Gus Kautsar mengungkapkan peran Gus Miftah dalam mengkampanyekan Prabowo Gibran sangat besar.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Hukum Sikat Gigi dan Berkumur Saat Puasa, Umat Muslim Wajib Tahu

Hukum Sikat Gigi dan Berkumur Saat Puasa, Umat Muslim Wajib Tahu

Hukum sikat gigi saat puasa memiliki pendapat yang beragam di kalangan ulama.

Baca Selengkapnya
NU dan Muhammadiyah Berharap Pemilu Berjalan Kondusif: Apapun Hasilnya Kita Terima

NU dan Muhammadiyah Berharap Pemilu Berjalan Kondusif: Apapun Hasilnya Kita Terima

NU dan Muhammadiyah berharap rakyat bisa menerima apapun hasilnya

Baca Selengkapnya
Ulama Barisan Lauhil Mahfud se-Priangan Timur Bertekad Menangkan Pasangan Ganjar-Mahfud

Ulama Barisan Lauhil Mahfud se-Priangan Timur Bertekad Menangkan Pasangan Ganjar-Mahfud

Indonesia ke depan butuh sosok pemimpin yang memahami problem kebangsaan.

Baca Selengkapnya
Respons Gus Nadir, Gus Ipul: Jangan Salahkan PBNU Pengikut Bergerak Menangkan Prabowo-Gibran

Respons Gus Nadir, Gus Ipul: Jangan Salahkan PBNU Pengikut Bergerak Menangkan Prabowo-Gibran

Gus Nadir secara blak - blakan menyampaikan bahwa struktural PBNU mendapatkan arahan untuk memberikan dukungan kepada Prabowo - Gibran.

Baca Selengkapnya
Ulama Indonesia Tolak Mobil Mewah dari Raja Arab Saudi, Alasannya Bikin Haru

Ulama Indonesia Tolak Mobil Mewah dari Raja Arab Saudi, Alasannya Bikin Haru

Natsir istimewa karena jujur. Menolak hadiah mobil dari pengusaha dan Raja Arab Saudi.

Baca Selengkapnya
Yusril Nilai KPU Tak Lakukan Pelanggaran Etik Dalam Proses Pencalonan Gibran, Ini Dalilnya

Yusril Nilai KPU Tak Lakukan Pelanggaran Etik Dalam Proses Pencalonan Gibran, Ini Dalilnya

Menurut Yusril, tafsir atas pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak dapat dibatasi hanya pada PKPU saja.

Baca Selengkapnya