Gubernur Soekarwo sebut ada tradisi 'upeti' dinas ke DPRD Jatim

Merdeka.com - Gubernur Jawa Timur, Soekarwo mengakui dulunya ada tradisi di dinas-dinas untuk melakukan lobi-lobi ke DPRD. Menurutnya, kegiatan memberi 'upeti' itu terjadi ketika sistem perencanaan belum menerapkan e-budgeting.

Hal ini diungkap gubernur akrab disapa Pakde Karwo ini, setelah Kepala Dinas Pertanian, Bambang Heryanto dan Kadis Peternakan Rohayati diangkut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pagi tadi (6/6) ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.

Bambang dan Rohayati dibawa oleh tim dari lembaga antirasuah, bersama dengan Ketua Komisi B DPRD Jawa Timur Moch Basuki. Turut dibawa pula, dua staf sekwan Rahman Agung dan Santoso serta sekretaris pribadi Bambang, yaitu Anang Basuki Rahmat.

"Ya, inikan kita belum tahu persis apa yang terjadi. Biar nanti penjelasan KPK, rilisnya seperti apa. Sementara yang sampeyan (Anda) tulis bahwa dia (Basuki) minta setoran dari dinas-dinas," kata Soekarwo menanggapi kasus penangkapan ini.

Dia juga mengklaim, di setiap kegiatan, dia kerap mengingatkan jangan sampai OPD-OPD (organisasi perangkat daerah) bertindak sendiri tanpa koordinasi.

"Saya kira, di hampir setiap kegiatan, saya dengan Pak Wagub (Saifullah Yusuf) mengingatkan, jangan sampai OPD-OPD itu berjalan sendiri. Kemudian melakukan koordinasi di luar kedinasan dengan lembaga-lembaga lain, termasuk legislatif. Harus dikoordinir menurut prioritas," paparnya.

Diakui Soekarwo, di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) ada tradisi memberi setoran ke lembaga legislatif. "Itu kan waktu zaman dulu ketika perencanaan belum sebaik sekarang. Ada yang kurang, kemudian ada lobi dengan DPR. Itu dulu, sekarang sudah enggak ada," dalihnya.

Seperti diketahui, sejak Senin siang (5/6) kemarin, lembaga eksekutif dan legislatif di Jawa Timur dikejutkan dengan aksi penyegelan KPK terhadap Kantor Komisi B DPRD Jawa Timur, Moc Basuki. Politikus Partai Gerindra ini terlibat kasus suap Perda ternak sapi betina.