Merdeka.com - Presiden Joko Widodo kembali mengunjungi Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memantau penanganan dampak gempa yang terjadi di daerah itu beberapa waktu lalu. Setiba di bandara, Presiden Jokowi disambut Gubernur NTB Zulkieflimansyah dan Wagub NTB Sitti Rohmi Djalillah.

Setibanya di NTB, Jokowi langsung mengadakan pertemuan dengan para bupati dan wali kota di daerah terdampak bencana. Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkieflimansyah, yang turut mendampingi Jokowi berharap agar warga korban gempa di NTB segera bisa memiliki hunian. Dia menegaskan dalam waktu dekat ini tidak ada lagi warga yang tinggal di tenda.

"Apalagi menjelang musim hujan sekarang ini. Akan banyak persoalan lain. Bisa saja penyakit muncul," ujar Zulkieflimansyah, Kamis (18/10).

Untuk itu, pria yang biasa disapa Doktor Zul itu berharap semua pihak membantu warga guna mempercepat terbentuknya kelompok masyarakat (Pokmas) sebagai syarat pencairan dana bantuan stimulan rumah untuk korban bencana tersebut.

"Kalau Pokmas belum terbentuk maka dana tidak akan dicairkan. Karena dana itu akan disalurkan melalui rekening Pokmas," jelas dia.

Zul juga memastikan bahwa warga penerima bantuan tidak akan menerima uang secara langsung. Warga nantinya akan langsung menerima bantuan berupa pembangunan infrastruktur rumah tinggal.

"Karena dana tersebut nantinya akan ditransfer dari rekening pokmas ke rekening perusahaan suplayer bahan. Atau ditransfer untuk upah tenaga kerja," kata dia.

Zul meyakini pembentukan Pokmas ini akan mempercepat proses bantuan kepada masyarakat. Sekaligus mengantisipasi munculnya persoalan lain pasca penggunaan dana tersebut.

"Ini bagian dari upaya menyederhanakan proses pencairan bantuan. Jika sebelumnya cukup banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Tapi melalui pokmas akan lebih sederhana dan akuntabilitasnya lebih terjamin. Kita tidak ingin masyarakat terjerat masalah," ucap Doktor Zul.

Sementara itu, Presiden Jokowi berharap, akan ada progres pembangunan, mulai dari fasilitas publik, seperti Sekolah, Rumah Sakit, Rumah Ibadah dan Rumah masyarakat yang menggunakan konsep Risha, Riko dan Rika.

Untuk memastikan pembangunan berjalan lancar dan baik sesuai aturan, Jokowi meminta seluruh pihak-pihak tekait untuk terus melakukan evaluasi terkait proses pencairan dana bantuan dan progres pembangunan yang sedang berjalan.

Hal itu untuk menjamin kualitas pembangunan yang benar-benar tahan gempa dan akuntabilitas keuangan dapat dipertanggung jawabkan dengan baik di masa yang akan datang.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri PUPR, Basuki Hadi Muldjono, dalam laporannya menyampaikan, bahwa progres pembangunan fasilitas publik pasca gempa di NTB berjalan dengan lancar.

Mulai dari pembangunan Sekolah dengan, Rumah Sakit, Rumah Ibadah dan Infrastruktur, progresnya ada yang sudah selesai dan telah difungsikan, dan ada juga yang sedang dalam proses pengerjaan.

Sedangkan terkait dengan pembangunan rumah masyarakat terdampak, saat ini jumlah rusak berat yang telah terverifikasi sebanyak 72.028 rumah, yang telah diterbitkan SK Bupati/walikota 71.676 rumah. Sedangkan jumlah rusak berat yang rekening terisi sebanyak 7.036 KK.

Dia berharap dengan penyederhanaan proses pencairan bantuan gempa oleh presiden, akan memberikan dampak besar terhadap kelancaran proses pembangunan rumah masyarakat terdampak di NTB.